“Kalau yang Prof. Yos sampaikan sebagai rektor tentu itu adalah mewakili lembaga. Itu penyampaian resmi dan itu kami menggarisbawahi adanya kewajiban kita sebagai anggota civitas academica untuk melakukan pemilihan yang terbaik sesuai hati masing-masing,” paparnya.
Suradi pun angkat bicara soal pihak kepolisian yang meminta petinggi kampus untuk membuat video apresiasi kinerja Jokowi.
“Ini juga jadi keprihatinan kami. Sangat memrpihatinkan kalau sampai terjadi penekanan. Itu kita tolak. Hari ini adalah bentuk penolakan dari usaha intimidasi yang tadi sudah Pak Rektor garis bawahi. Jangan sampai itu terjadi,” tandasnya.
Tanggapan Nur Hidayat Sardini
Turut hadir dalam deklarasi pernyataan itu, Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS). Pihaknya pun menegaskan jawaban atas simpang siur yang kerap beredar. Bahwa, pelaksanaan gebrakan akademisi ini menjelang Pemilu lantaran ada kepentingan di baliknya.
“Kan ada konsekuensi, ada peristiwa, ada cara untuk merespons terhadap suatu peristiwa. Buat saya, mau bilangnya terlambat jauh lebih baik, mau bilangnya sedikit [massa] itu jauh lebih baik. Bagi kami ini panggilan, kewajiban jiwa masyarakat kampus yang lekat dengan hal-hal bersifat etik,” ujar NHS.
Terlebih, bagi NHS, guru besar dan juga akademisi perguruan tinggi ini sudah bebas dengan diri sendiri dan tak terikat apa pun yang membuat mereka tersandera kepentingan.
“Kami menempatkan etik itu pada tempat yang begitu tinggi, apalagi guru besar ini buat saya sudah tuntas dengan diri sendiri. Buat kami ini mengikat secara nurani masing-masing, namanya etik itu di hati,“ tandas NHS. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
