SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak sebelas sekolah dari jenjang SD dan SMP di Kota Semarang, tidak memiliki kepala sekolah definitif (tetap). Hal tersebut merupakan keterangan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto menyampaikan, banyaknya sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah tetap tidak menghambat proses kebijakan dan operasional kependidikan. Selain itu, beberapa kepala sekolah yang kemudian menjabat Plt di sekolah lain juga tidak akan memengaruhi kinerja di lingkup sekolah yang baru.
Hal tersebut lantaran Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjuk kepala sekolah yang memiliki pengalaman yang baik. Selain itu juga catatan pendidikan sesuai dengan bidang yang mereka ambil.
“Kepala sekolah ini sebagian kita ambil dari PPPK,” ungkapnya saat beritajateng.tv temui, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Suster Pertama Peraih Gelar Doktor di Susteran Gedangan, Begini Kisah Bertha Rampungkan Studi S3
600 PPPK siap jadi calon kepala sekolah baru
Bambang menambahkan, sebanyak 600an lebih PPPK di Kota Lumpia ini siap menjadi calon kepala sekolah baru dan pengawas sekolah. Hal tersebut berdasarkan Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 yang mengatur bahwa guru PPPK bisa menjadi kepala sekolah.
Sebelumnya, hanya guru PNS yang boleh mengisi jabatan sebagai kepala sekolah.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Miftahudin, menjelaskan, sebelas sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif. Hal ini lantaran sejumlah kepala sekolah telah memasuki masa pensiun. Selain itu, terdapat pemindahan beberapa kepala sekolah ke instansi Dinas Pendidikan Kota Semarang per 6 Desember 2023 lalu.
Tiga kepala sekolah yakni dari SDN Pekunden, SMPN 4 Semarang dan SMPN 5 Semarang adalah tiga kepala sekolah yang dipindah tugaskan ke Disdik Kota Semarang, baik sebagai Kepala Bidang (Kabid) maupun Kepala Seksi (Kasi).
“Per 1 Januari kemarin, untuk SMP Negeri Plt ada 1, di SMPN 9 Semarang, kalau SD Negeri ada 10, kalau data SD-nya saya nggak apal. Kemarin sudah kami serahkan SK di hari Jum at, 27 Desember 2023 lalu agar 2 Januari dia sudah siap bertugas,” ucapnya.
Selain PPPK, Guru Penggerak juga bisa jadi kepala sekolah
Lebih lanjut, Miftahudin menyebut, kewenangan pihak Dinas Pendidikan hanyalah mengajukan usulan nama-nama Plt kepala sekolah yang akan di-definitifkan. Sementara, untuk durasi kepala sekolah yang berstatus Plt tidak tentu.
BACA JUGA: Rayakan Cinta Kasih Natal, Sinterklas Bagikan Bingkisan untuk Pasien RS Elisabeth Semarang
“Plt hanya di tingkat kota. Kalau Plt bisa sebentar, bisa lama, tergantung ada formasi atau pelantikan. Mudah-mudahan tidak lama. Setahu saya belum ada batasan. Pengalaman saya, yang seangkatan sama saya dulu itu ada yang seminggu langsung dilantik, sebulan bahkan setahun itu ada,” jelasnya.
Miftahudin melanjutkan, setelah ini akan ada banyak kepala sekolah yang berasal dari Guru Penggerak (GP) di Kota Semarang. Apalagi, berdasarkan data dari Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 24,6 persen GP telah terangkat menjadi kepala sekolah.(*)
Editor: Farah Nazila
