“Kalau masih menunggu dua tahun, berarti berapa tumpukan yang akan bertambah. Sebenarnya kapasitasnya hanya 3,7 juta ton. Setiap tahun akan bertambah paling tidak lebih dari 365.000 ton,” ujar Agustina.
Karena itu, Agustina mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi beban TPA Jatibarang.
Ia mengungkapkan, proses penentuan pemenang proyek PSEL telah dilakukan. Saat ini, proyek tersebut masih memasuki tahapan administrasi dan kajian yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2026.
“Nilai investasinya Rp3 sekian triliun. Proses administrasinya mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini,” katanya.
Selain mendorong percepatan proyek PSEL, Pemkot Semarang juga berharap memperoleh dukungan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk membantu mengurangi volume sampah yang saat ini menggunung di TPA Jatibarang. Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar penanganan persoalan sampah dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Ajak Masyarakat Kurangi Sampah dari Rumah
Sambil menunggu realisasi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Agustina menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah tidak bisa hanya di bebankan kepada pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya menjadi bagian penting dari solusi.
Ia mengajak warga Kota Semarang membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah serta mengaktifkan kembali bank sampah di lingkungan permukiman.
Menurutnya, sampah yang dapat di pilah, di manfaatkan kembali, dan di olah sejak tingkat rumah tangga akan mengurangi volume sampah yang harus di angkut dan berakhir di TPA Jatibarang.
Kunjungan Wamen LH tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi persoalan persampahan. Mulai dari pencegahan kebakaran, pengendalian dampak lingkungan, optimalisasi fasilitas pengolahan, hingga pengurangan sampah dari sumbernya.
Bagi Pemkot Semarang, tantangan ke depan bukan hanya memastikan TPA Jatibarang terbebas dari kebakaran. Tetapi juga mengendalikan pertumbuhan timbunan sampah agar kapasitas TPA tidak semakin terbebani. Upaya tersebut membutuhkan penguatan teknologi, kesiapsiagaan petugas, dukungan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat. (*)
