Menurut dia, kepatuhan administrasi harus berjalan seiring dengan ketepatan penggunaan anggaran. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan laporan keuangan memenuhi standar, tetapi juga harus membuktikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat bagi warga.
Karena itu, Agustina berharap pendampingan KPK dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan APBD Kota Semarang 2027.
Dia menekankan, setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Dengan begitu, belanja pemerintah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar mendukung program prioritas dan menjawab persoalan masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus bekerja untuk warga masyarakat Kota Semarang. Ini hanya mungkin jika setiap angka punya dasar yang jelas,” tegasnya. (*)





