SEMARANG, beritajateng.tv – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mempercepat upaya Kota Lama Semarang memperoleh pengakuan sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Dukungan tersebut penting untuk melengkapi dokumen nominasi dan menyiapkan berbagai persyaratan yang belum dapat Pemerintah Kota Semarang tangani sendiri.
Agustina menyampaikanny saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Galeri Industri Kreatif Kota Lama, Jumat (13/11).
Kunjungan yang di pimpin Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty tersebut melibatkan kementerian terkait bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Agustina mengapresiasi kunjungan tersebut karena membuka peluang koordinasi lebih luas untuk mempercepat proses pengajuan. Kota Lama Semarang telah tercatat dalam UNESCO World Heritage Tentative List sejak 30 Januari 2015.
Namun, masih terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu pihaknya lengkapi sebelum kawasan tersebut dapat melangkah ke tahap berikutnya.
Lengkapi Dosier Kota Lama Semarang
“Dokumen-dokumen yang harus di penuhi sebenarnya sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun, ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini karena akan memacu kembali upaya untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO,” kata Agustina.
Ia berharap keterlibatan kementerian terkait dan dukungan Komisi VII dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dokumen serta aspek lain yang masih perlu di persiapkan.
BACA JUGA: 40 Atraksi Budaya Bakal Ramaikan Festival Kota Lama Semarang, Ada Jazz hingga Kirab Dugder
Menurutnya, pengakuan UNESCO bukan sekadar status, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga warisan sejarah melalui tata kelola kawasan yang berkelanjutan.
Kota Lama memiliki luas sekitar 72,3 hektare, dengan zona inti seluas 25 hektare dan zona penyangga 47 hektare. Kawasan ini mencakup 245 bangunan dengan karakter dan fungsi beragam.
Agustina mengembangkan konsep The Living Heritage Area, yaitu menjaga bangunan dan nilai sejarah tetap hidup berdampingan dengan aktivitas ekonomi, ruang interaksi masyarakat, serta kegiatan komunitas.
