Pasalnya sekarang ini, kata Mbak Ita, perekrutan tidak sebanding dengan kebutuhan. Belum lagi mengenai perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih fokus pada tenaga kesehatan dan kependidikan.
“Ini yang banyak PPPK, tetapi lebih banyak kesehatan dan kependidikan. Padahal kita butuh tenaga teknis, sementara PPPK tenaga teknis tidak boleh. Nah ini yang susah,” katanya.
Ia tak mau kesenjangan usia pada 2000-an antara eselon II dan eselon III yang membuat kekosongan jabatan terjadi kembali.
Dasar itulah yang mendorong Mbak Ita untuk menyiasati dengan melakukan perencanaan melalui peningkatan kompetensi SDM.
Selain Bappeda Kota Semarang yang melakukan perencanaan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pun juga melakukan pemantauan SDM berpengalaman.
“Ini yang menjadikan salah satu handicap, tetapi kami bilang ke teman-teman di BKPP untuk cari cara menyaring. Sebenarnya ada teman-teman ASN, mereka sudah berpengalaman. Cuma tinggal menggerakkan atau kita pilah-pilah lagi kompetensinya,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
