SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu lantik lima pejabat eselon II, pejabat administrator dan pejabat fungsional di jajaran pemerintah Kota Semarang.
Pelantikan yang juga merupakan pengambilan sumpah janji tersebut berlangsung di lantai 8 Gedung Moh Ihsan Balaikota Semarang, Kamis 19 Oktober 2023.
Kepada mereka, Mbak Ita, sapaan akrabnya mengatakan, seluruh pejabat yang ia lantik telah menandatangani pakta integritas. Atau perjanjian agar benar-benar menunjukkan kinerja melayani masyarakat.
“Salah satunya, jika enam bulan tidak mampu (melaksanakan tugas-red), dengan berat hati kami bisa merolling. Sekarang ini, tuntutan pekerjaan sangat luar biasa, kita tidak bisa sama dengan yang lalu-lalu,” katanya.
BACA JUGA: Alasan Megawati Hadiri Pelantikan Walikota Semarang, Hasto: Bu Ita Miliki Kinerja yang Baik
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, ada beberapa indikator dan aturan yang perlu mereka perhatikan agar para pejabat bisa bekerja dengan baik. Termasuk, peran pemerintah daerah di dalamnya sangat pemkot perlukan.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut kini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sampai tuntas. Beberapa yang menjadi sorotan yaitu, ihwal angka putus sekolah, kemiskinan ekstrem, hingga persoalan banjir yang menjadi momok Ibu Kota Jawa Tengah.
“PR soal anak putus sekolah, termasuk kemiskinan ekstrem. Persiapan menyambut musim hujan ada ramalan cuaca BMKG akan terjadi curah hujan tinggi atau badai, banjir dan sebagainya,” ujarnya, menunjuk tugas Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum.
Termasuk, mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang agar investor tertarik untuk datang menanamkan modal.
Mbak Ita menjelaskan, selama proses seleksi hingga pelantikan, dirinya menyerahkan panitia seleksi (pansel) kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Ia menyebut, keseluruhan rangkaian berlangsung secara transparan.
Walikota Lantik Pejabat Eselon II
Penilaian pada kenaikan jabatan oleh pansel itu, kata Mbak Ita, jauh dari kata intervensi. Dan berlangsung secara objektif sekaligus menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip) ini baru pertama kali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
“Semua secara objektif, tidak ada intervensi. Saya sendiri tidak terlibat dalam penilaian,” ujarnya, menjelaskan dirinya hanya mendapat hasil penilaian oleh tim pansel.
