SEMARANG, beritajateng.tv – Media sosial kini tengah ramai oleh video voxpop menampilkan anak usia sekolah, dari SD hingga SMA, yang tak bisa menjawab pertanyaan dasar.
Salah satunya yang diunggah di akun TikTok @dino_wakkjess. Pada video yang diunggah pada Kamis, 24 Oktober 2024, tampak anak berseragam SMP tak mengetahui di mana letak Kerajaan Kutai.
Tak hanya video voxpop anak sekolah yang viral, media sosial juga ramai oleh banyaknya anak SMP yang tidak bisa membaca. Akun TikTok @desyagr mengunggah video yang menampilkan dirinya sedang mengajari siswi SMP mengeja.
Atas kejadian itu, tak sedikit warganet yang menyalahkan Kurikulum Merdeka gagasan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim.
Lalu, apakah benar siswa SMP yang tak bisa membaca dan minimnya pengetahuan dasar anak sekolah akibat implementasi Kurikulum Merdeka?
BACA JUGA: Sekolah di Semarang Siap Sambut Kurikulum Merdeka jadi Kurikulum Nasional
Pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, merespons fenomena tersebut. Banyak warganet yang berasumsi bahwa ketidaktahuan anak-anak saat ini lantaran Kurikulum Merdeka yang tak melibatkan proses menghafal. Namun, Edi menampik hal tersebut.
Saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Kamis, 24 Oktober 2024 sore, Edi membenarkan bahwa menghafal bukan menjadi orientasi dari Kurikulum Merdeka. Namun, kata dia, menghafal tetap perlu untuk hal-hal yang sifatnya esensial.
“Menghafal itu tetap [di Kurikulum Merdeka], tapi yang sifatnya esensial. Kebangetan kalau orang di Jateng gak tahu ibu kota provinsinya. Kalau sampai ada yang seperti itu, harus lihat pembelajaran di kelas seperti apa,” ungkap Edi.
Ia menegaskan, tak ada substansi pada Kurikulum Merdeka yang mengimbau agar menghafal diabaikan saja. Baginya, hal itu mungkin terjadi karena distorsi antara apa yang tertulis di panduan Kurikulum Merdeka dengan pemahaman guru.
“Problemnya mungkin gagasan itu tidak sampai ke bawah atau ada distorsi. Misal, ada kampanye ‘tidak usah menekankan pada hafalan’ dalam Kurikulum Merdeka. Mungkin penerimaan guru itu tidak perlu ada hafalan. Nah, hal itu yang membuat melenceng dari apa yang direkomendasikan Kurikulum Merdeka,” jelasnya.
Anak SMP tak lancar membaca, Edi soroti salah paham kebijakan “tinggal kelas”
Edi pun menyadari banyaknya video di media sosial yang menampilkan anak usia SMP tak lancar membaca. Ia juga membenarkan bahwa Kurikulum Merdeka acap kali menjadi kambing hitam atas kegagalan siswa dalam memahami ataupun sekadar membaca.
“Literasi anak yang rendah juga muncul di media. Anak itu gak bisa baca, kalaupun bisa baca, anak itu gak paham pesannya. Gak bisa hitung-hitungan matematika dasar, tapi yang jadi kambing hitam Kurikulum Medeka,” ucap dia.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran guru dan pihak sekolah yang salah memahami kebijakan tinggal kelas dalam Kurikulum Merdeka.
BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Dorong Pengembangan Fasilitas Belajar Kurikulum Merdeka
“Siswa tidak boleh tinggal kelas itu bagian dari kurang tepat memahami kebijakan. Jika ada siswa kelas 1 yang akan naik kelas 2, namun dia nilainya kurang di dua mapel, maka harusnya kasih pengayaan pada dua mapel itu saat dia sudah kelas 2,” terangnya.
Namun, kata Edi, yang ia temukan di lapangan berbeda. Guru dan pihak sekolah hanya menaikkan kelas para murid begitu saja.
“Yang jadi dugaan saya di lapangan, siswa ya guru naikkan [kelas] begitu saja, dua mapel yang kurang tadi itu gak mereka garap. Harusnya ada remedial teaching di dua mapel itu, tapi di lapangan gak berjalan karena pengin praktis aja. Jadinya SMP tidak bisa baca, SMP tidak bisa hitung dasar,” jelasnya.
Tak setuju ganti kurikulum
Lebih lanjut, Edi turut menanggapi opini warganet yang mengimbau agar dunia pendidikan kembali ke kurikulum sebelumnya, baik itu Kurikulum 2013 maupun KTSP tahun 2006 silam. Namun, pengembalian ke kurikulum lama tak semudah itu untuk mengubah kondisi, menurutnya.
Selain itu, untuk kembali menjalankan Kurikulum Merdeka pun bukan solusi yang tepat. Sehingga, kata dia, perlu ada kajian mendalam untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
“Solusinya ya mengevaluasi secara komprehensif. Gak bisa kalau kita kembali ke belakang atau tetap menjalani Kurikulum Merdeka itu. Apalagi ada usul kembali ke KTSP 2006, itu terlalu jauh juga,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
