SEMARANG, beritajateng.tv – Jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), puluhan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggeruduk Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng pada Senin, 27 November 2023.
Aksi tersebut mereka lakukan untuk mengawal proses rapat pleno penetapan UMK yang Dewan Pengupahan Provinsi rundingkan. Kabarnya, rapat pleno tersebut membahas segala usulan dari Bupati/Wali Kota se-Jateng. Pengumuman hasil rapat pleno akan keluar pada 30 November 2023 mendatang.
Sekretaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim mengaku bahwa hasil pembahasan rapat pleno itu sangat memprihatinkan.
Alasannya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menurutnya menggiring opini kepada Dewan Pengupahan dari unsur selain buruh untuk tetap menyetujui PP Nomor 51 tahun 2023.
“Kami dari KSPI dan Partai Buruh melakukan pengawalan ini agar tidak melenceng. Ternyata tadi diskusi Dewan Pengupahan kencang, Pemerintah tetap menggiring opini kepada PP No 51 kepada pengusaha,” ujar Aulia, Senin 27 November 2023.
KSPI dan buruh Jateng akan terus mengawal penetapan UMK
Aulia menyebut bahwa saat rapat pleno berlangsung, Dewan Pengupahan dari unsur pekerja memutuskan untuk meninggalkan rapat pleno atau walk out. Lantaran, ia merasa pendapatnya tidak mendapat perhatian dari pihak lain yang hadir dalam diskusi tersebut.
“Makanya di sana yang rapat hanya pengusaha dan pemerintah, karena kalau kita hanya mencari cara ngakali PP 51 percuma. Saat ini upah Jateng based on-nya sangat rendah, kalau kita menggunakan PP 51 sudah pasti kita akan selalu ketinggalan dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI, semuanya akan ketinggalan,” beber Aulia.
