SEMARANG, beritajateng.tv – Mulai tahun 2025, Pemerintah RI akan membeli seluruh hasil pertanian, meliputi padi dan jagung, dari petani yang tak terserap oleh pasar.
Hal itu terungkap oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan alias Zulhas, saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 31 Desember 2024.
Menurutnya, aturan itu telah Presiden RI Prabowo Subianto putuskan dan mesti berjalan.
“Presiden kemarin memutuskan bahwa berapa pun nanti hasil pertanian padi dan jagung, baru dua produk ya, yang tidak terserap pasar, maka seluruhnya akan pemerintah beli melalui Bulog,” ungkap Zulhas.
Kata Zulhas, harga gabah dan jagung yang akan pemerintah beli dari petani telah pemerintah tetapkan dan sesuaikan.
BACA JUGA: Produksi Beras di Jateng Alami Penurunan Selama Tiga Tahun Berturut-turut, Apa Alasannya?
“Harga sudah disesuaikan, harga gabah yang Rp6 ribu jadi Rp6,5 ribu, harga jagung yang Rp5 ribu menjadi Rp5,5 ribu. Jadi, yang tidak diserap pasar, gabah dan jagung, akan diambil oleh Pemerintah,” sambung Zulhas.
Pihaknya menyebut, dalam mengolah gabah dan jagung petani yang tak terserap pasar, Pemerintah akan menggandeng industri pengolah gabah dan jagung di daerah-daerah.
“Nanti kerjasama dengan pabrik-pabrik padi yang ada di masing-masing daerah, tapi membelinya harus Rp6,5 ribu dari dari petani untuk gabahnya, kalau untuk jagung Rp5,5 ribu,” tegas dia.
Adapun hasil olahan gabah itu, kata Zulhas, akan Bulog beli dalam bentuk beras seharga Rp12 ribu per kilogram.
“Nanti kerja sama dengan pabrik-pabrik di daerah, Bulog akan beli berasnya dalam bentuk beras, harganya Rp12 ribu satu kilo. Nanti akan ada hitung-hitungannya, itu yang paling penting karena salah satu permintaan petani ialah membeli hasil tani dengan harga yang untung,” ujar Zulhas.
Klaim 34 persen lahan sawah padi dan jagung di Jateng tak punya irigasi, Zulhas fokus ketersediaan air hingga pupuk
Melalui rakor terbatas itu, Zulhas menyebut Prabowo Subianto ingin swasembada pangan terwujud secepat-cepatnya.
“Oleh karena itu, tidak mungkin hanya pusat, kita harus satu visi, satu misi, karena kita satu tim pusat, pemprov, dan pemda. Tujuan kita utamanya swasembada pangan secepat-cepatnya,” tegas Zulhas.
Zulhas menjabarkan, optimalisasi pangan di Jawa Tengah yakni dengan irigasi dan terjaminnya ketersediaan pupuk.
BACA JUGA: Akui Belum Swasembada Susu dan Daging, Kementan RI Datangkan 2 Juta Sapi Hidup ke Indonesia per 2025
“Kami minta di mana lahan pertanian yang tidak ada hujan dan irigasinya, segera laporkan. Ada hampir 34% lahan di Jawa Tengah yang tidak ada irigasinya,” papar Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas menjamin ketersediaan pupuk di tahun 2025. Adapun cara yang Pemerintah lakukan tak lain adalah memangkas rantai distribusi pupuk yang sebelumnya petani di Jawa Tengah anggap rumit.
“Sudah kita pangkas aturan yang mengular. Nanti langsung dari Menteri Pertanian tunjuk pupuk langsung kepada Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
