Dalam penyusunan raperda ini Komisi E akan mengambil percongohan di delapan desa gang ada di delapan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah.
Sehingga data dan informasi yang di peroleh bisa di kaji untuk masuk dalam raperda.
“Sehingga upaya-upaya dan program- program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, nantinya dapat dilakukan secara komperehensif dan tepat sasaran,” jelas Bagus.
Legislator PDIP Jawa Tengah ini juga menyebut, faktor lain yang masih menjadi persoalan dalam penanganan kemiskinan adalah terkait dengan data kemiskinan.
Sering ada penemuan data-data kemiskinan yang di sajikan pusat berbeda atau tidak sinkron dengan data kabupaten/kota.
Karena mekanisme penyajian data kemiskinan tersebut pendekatannya bukan bottom up (dari level terbawah ke atas), melainkan sebaliknya justru top- down (dari atas ke bawah).
“Ini akan menjadi persoalan manakala program penanganan dan penanggulangan kemiskinan di implementasikan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah dalam kesempatan ini, menekankan peran Karang Taruna dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di lingkungannya, termasuk masalah kemiskinan.
Menurutnya, sumbangsih Karang Taruna tidak sekedar diharapkan dari gagasan dan juga pemikirannya. Yang terpenting adalah karya nyata dan aksinya untuk mendukung pemerintah desa/kelurahan dalam membantu upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA: Pengaruhi Tingkat Kemiskinan, Ketua DPRD Sumanto Minta Ketersediaan Air Bersih di Jawa Tengah Cukup
Karena pointer ini ada dalam program khusus karang taruna dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial serta problem kemasyarajatan lainnya.
“Sehingga peran karang taruna bisa berperan bagi kemajuab desa/kelurahannya,” jelas Istiqomah. (*)
Respon (1)