Lebih lanjut, Sumanto memberikan sedikit penjelasan soal sistem komandante yang PDIP anut dalam Pileg di Jawa Tengah. Menurutnya, sistem komandate tak merubah hakikat pemungutan suara dalam Pemilu. Hanya saja, lanjutnya, sistem komandate tercipta untuk mengurangi gesekan antaranggota PDIP.
“Jadi kamu dan saya, misalnya. Ini kan di wilayah sak (satu) dapil. Kabupaten itu ada beberapa kecamatan dan desa, disepakati gitu saja. Mereka melakukan kampanye di situ saja [di daerah yang sudah jadi kesepakatan],” tegasnya.
Perihal perhitungan suara, Sumanto menyebut ada empat jenis suara yang dianggap sah milik caleg di wilayah termpur yang sudah ditentukan.
“Ada empat, suara mereka sendiri alias by name, suara parpol sendiri, suara orang lain yang nyoblos (dicoblos) itu atau caleg yang menjadi kuota kursi. Itu suara jadi milik mereka, sudah ada SK,” jelasnya.
Sehingga, jika ada caleg yang memperoleh suara bukan dari ketentuan wilayah tempur, maka suara itu akan masuk ke caleg yang memiliki wilayah tempur.
BACA JUGA: Respons Protes Caleg yang Gugat ke KPU, PDIP Jateng: Mereka Semua Sudah Tahu Sistem Komandante
PDIP sebut sistem komandante gotong royong, cegah ‘jeruk makan jeruk’ di internal partai
Lebih lanjut, Sumanto mengungkap partai telah memberikan penugasan kepada enam caleg yang harus mengundurkan diri dari kursi DPRD Provinsi terpilih. Ia pun menyinggung sistem komandate itu mampu mencegah ‘jeruk makan jeruk’ dalam sistem Pemilu Terbuka.
“Ini sudah ada [penugasan], di dalam peraturan partai sudah ada, intinya [sistem komandante] gotong royong itu. Supaya tidak terjadi [perpecahan]. Yang namanya Pemilu Terbuka itu kan jeruk makan jeruk, kami menghindari itu,” tegasnya.
Terkait kritik akademisi perihal sistem komandante PDIP, Sumanto angkat bicara. Tak sedikit akademisi yang menilai sistem komandante PDIP di Jawa Tengah rawan terjadi ‘deal-deal’ di internal partai.
