“Tapi KPU mengeluarkan surat kalau TA itu harus mundur. TA kan bukan kelengkapan badan, TA itu kelengkapan dewan. Tidak semua (jabatan yang) honornya dari APBN harus mundur. Saya DPR RI, gaji kita dari APBN, tapi regulasi bilang tidak harus mundur,” tandasnya.
Nana Sudjana akan tindak tegas ASN yang tak netral dalam Pilkada 2024
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana turut angkat bicara perihal ramainya ASN yang mengikuti penjaringan kepala daerah di Jawa Tengah.
Nana menegaskan, ASN Jawa Tengah mesti netral dalam Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang.
“Kita kan mau menghadapi Pilkada. Penekanan kami jelas dan ini berlaku bagi seluruh ASN. ASN tidak boleh (ikut Pilkada), ASN harus netral dalam Pemilu, apalagi mereka ikut atau masuk dalam partai dan kampanye,” ujar Nana saat beritajateng.tv temui di Gradhika Bhakti Praja, Rabu 5 Juni 2024 sore.
BACA JUGA: Ngesti-Basari Kembalikan Formulir Bacabup dan Bacawabup Semarang ke PDIP, Batal Pecah Kongsi?
Nana mengungkap, pihaknya akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis, utamanya Pilkada 2024 nanti.
“Kami akan menindak tegas ASN yang sudah melewati rambu-rambu tersebut,” tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa pendaftar yang merupakan ASN maju dalam kontestasi politik. Salah satunya adalah Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bhakti Ariawan meramaikan bursa pemilihan walikota (Pilwalkot) Semarang.
Mengaku telah berkomunikasi dengan partai lain, Ade Bhakti maju sebagai Calon Wakil Walikota Semarang. Perihal soal status Aparatur Sipil Negara (ASN), Ade mengaku siap mundur sesuai aturan jika nantinya mendapat mandat maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Semarang.
Selain itu, mantan ajudan Ganjar Pranowo, Eka Bima Sakti juga dikabarkan telah mengembalikan formulir untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Cawabup) Tegal ke kantor DPD PDIP.
Maju melalui jalur independen, Eka hingga kini masih tercatat sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng.
