SEMARANG, beritajateng.tv – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah menyoroti komitmen negara-negara dalam menangani krisis iklim. Mereka nilai belum sejalan dengan kondisi lingkungan di lapangan.
Salah satu tuntutan yang Walhi suarakan, yakni pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan lokal sebagai pihak yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan.
Pesan tersebut tersampaikan melalui aksi kampanye publik di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Senin, 9 November 2026 sore.
Aksi ini digelar serentak oleh Walhi di berbagai daerah di Indonesia. Bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-31 di Antalya, Turki.
Sejumlah aktivis lingkungan membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pembangunan yang mereka nilai mengorbankan masyarakat dan lingkungan.
BACA JUGA: Ancaman Gagal Panen dan Perubahan Iklim, Komite II DPD RI Desak Revisi UU Perlindungan Petani
Pesan yang mereka bawa di antaranya, “Stop Korbankan Rakyat dan Lingkungan Demi Keuntungan”, “Giant Sea Wall Melindungi Siapa? Rakyat Butuh Keadilan, Bukan Tembok Raksasa”, serta tagar “#PulihkanJawaTengah”.
Aktivis Lingkungan Walhi Jawa Tengah, Fina, mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal komitmen negara-negara dalam menghadapi krisis iklim.
Menurutnya, pertemuan COP seharusnya menjadi ruang bagi negara-negara untuk menyepakati langkah konkret dalam menekan laju perubahan iklim.
“Pasca Perjanjian Paris, seluruh negara yang terlibat dalam COP sepakat mencegah kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat. Tapi tahun ini nyatanya angka itu sudah terlampaui, meskipun tidak terjadi secara terus-menerus,” kata Fina.
Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan, pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi perlu dapat evaluasi. Oleh karena, berbagai proyek yang pemerintah klaim sebagai upaya perlindungan lingkungan belum tentu menyelesaikan persoalan ekologis.
Soroti Giant Sea Wall Pantura
Fina mencontohkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantura.
Infrastruktur tersebut pemerintah sebut bertujuan menahan abrasi. Akan tetapi menurutnya juga berpotensi memperparah penurunan muka tanah atau land subsidence.
“Artinya, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan bahwa demi kepentingan ekonomi nasional, konservasi bisa dibicarakan belakangan. Kita perlu pendekatan yang benar-benar menjaga keberlangsungan alamnya, bukan hanya bangunannya,” katanya.
BACA JUGA: Pakar Lingkungan SCU: Energi Matahari Minim Dampak Ketimbang Geothermal, Tapi Izin Panel Surya Sulit
Di Jawa Tengah, Walhi menilai persoalan pelibatan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah dalam sejumlah rencana pembangunan.
Fina menyebut, Walhi mendampingi warga di sejumlah kampung, baik kawasan pesisir maupun wilayah perbukitan dan pegunungan.
Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan rencana pembangunan giant sea wall. Menurut Fina, sosialisasi kepada warga tidak otomatis dapat disebut sebagai pelibatan masyarakat secara bermakna.
Dia mencontohkan, warga yang terkadang hanya menerima undangan sosialisasi. Dalam waktu singkat, mereka tak memperoleh informasi memadai mengenai materi yang jadi pembahasan maupun rencana proyek secara keseluruhan.
“Sering kali yang terjadi itu proyeknya sudah ada, warga baru mereka kasih tahu. Padahal masyarakat seharusnya terlibat sejak awal perencanaan, bukan hanya dapat undangan untuk sosialisasi,” ucap Fina.
Menurutnya, aspirasi warga tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif untuk memenuhi tahapan konsultasi publik.
“Apakah cukup sosialisasi yang hanya satu sampai dua jam? Warga dapat kasih undangan, tetapi tidak tahu mau membahas apa dan warga tidak punya persiapkan untuk memberikan masukan,” bilang Fina.
Pertanyakan Rencana Geothermal Ungaran
Selain giant sea wall, Walhi Jawa Tengah juga menyoroti rencana pemerintah akan pengembangan energi panas bumi atau geothermal di kawasan Ungaran.
Fina mengatakan, wilayah kerja panas bumi (WKP) Ungaran telah ditetapkan sejak 2007 melalui kebijakan Kementerian ESDM. Namun, rencana pengembangannya kembali mencuat setelah terbitnya keputusan menteri pada 2026.
Persoalannya, menurut Fina, masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas rencana kegiatan pengeboran di wilayah mereka.
BACA JUGA: Pemerintah Beri Lampu Hijau Pembangunan PLTP Gunung Ungaran, Sekda Sebut Potensi Geothermal Masih Dikaji
“Ketika kami turun ke lapangan, warga justru tidak tahu. Bahkan ada yang bertanya, memang iya, Mbak, mau ada dibor?” katanya.
Walhi, ucap Fina, mendorong agar transisi energi tidak hanya berorientasi pada penggunaan energi bersih. Akan tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Menurutnya, terdapat sejumlah alternatif energi yang dapat jadi pertimbangan. Di antaranya, seperti tenaga surya dan mikrohidro.
“Yang kami serukan adalah energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bukan hanya energi yang bersih, tetapi justru malah menindas warganya,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
