SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun terkendala fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng masih mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemprov Jawa Tengah mengakui kondisi keuangan daerah saat ini memang cukup tertekan. Namun, hingga kini belum ada laporan dari pemerintah kabupaten maupun kota yang menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan kapasitas fiskal hampir seluruh daerah di Jawa Tengah memang sedang dalam kondisi yang ketat.
BACA JUGA: Meski Keuangan Daerah Tertekan, Bupati Semarang Pastikan Anggaran PPPK Tetap Aman
“Sebetulnya kalau di Jateng kalau 𝖽ibilang mepet ya mepet. Teman-teman kabupaten/kota mepet, tapi yang istilahnya sampai enggak bisa bayar kayaknya kami belum dapat informasi dari teman-teman,” ujar Sumarno usai pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, Kamis, 25 Juni 2026 sore.
Menurut Sumarno, tekanan terhadap fiskal daerah terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota. Ia menyebut berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, 𝖽itambah besarnya kebutuhan anggaran untuk pengangkatan PPPK, menjadi penyebab utama kondisi tersebut.
“Kalau masalah ngeluh kapasitas fiskal ya semuanya ngeluh, karena memang realitasnya dana transfer banyak yang 𝖽ikurangi dan juga tentu saja kebutuhan-kebutuhannya kemarin dengan formasi PPPK itu juga besar,” tutur Sumarno.
Pemprov Jateng Pastikan Gaji PPPK di 35 Daerah Masih Aman
Meski menghadapi tekanan fiskal, Sumarno memastikan hingga saat ini seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih mampu membayarkan gaji PPPK. Pemprov juga belum menerima laporan adanya daerah yang mengalami kesulitan membayar hak para pegawai tersebut.
“Sampai saat ini masih aman,” jawab Sumarno singkat.
Saat 𝖽itanya mengenai kabar rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, Sumarno mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat. Menurutnya, kepastian mengenai besaran dana transfer biasanya baru 𝖽iumumkan sekitar Agustus.
“Kami belum dapat informasi yang itu. Karena sebetulnya alokasi-alokasi dana transfer itu mungkin keluar sekitar bulan Agustus,” ujarnya.
Sumarno berharap pemerintah pusat menambah alokasi dana transfer kepada daerah agar kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin kuat. Ia menuturkan, tambahan ruang fiskal akan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Seleksi PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 Dibuka, Ini Syaratnya
“Kalau harapannya 𝖽itambah. Kalau semakin ada kapasitas fiskal yang lebih tentu saja kami lebih akseleratif untuk mencapai pembangunan Jawa Tengah,” katanya.
Selain berharap tambahan dana transfer, Pemprov Jawa Tengah juga terus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Sumarno mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu upaya yang paling realistis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi pendapatan kita banyak dari pajak. Yang masih perlu 𝖽ikejar adalah masalah kepatuhan. Bantuan dari teman-teman untuk kepatuhan pembayaran kendaraan bermotor, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menciptakan sumber pendapatan baru karena seluruh jenis PAD telah 𝖽iatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Kalau potensi pendapatan baru memang di pemda itu kita selalu bicara masalah potensi pendapatan sudah ada di Undang-Undang HKPD jenisnya apa saja. Kita tidak bisa berkreasi untuk menjadi PAD,” pungkas Sumarno. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
