UNGARAN, beritajateng.tv – Di tengah meningkatnya beban belanja pegawai yang menekan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman hingga 2027.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan alokasi anggaran untuk PPPK pada 2026 telah disiapkan dan tidak mengalami kendala. Bahkan, kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 juga sudah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
“Termasuk juga dengan rencana anggaran untuk PPPK di tahun 2027 yang sudah di tata,” ujar Ngesti saat beritajateng.tv temui di ruang kerjanya, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia menjelaskan, porsi belanja pegawai Kabupaten Semarang pada 2026 mencapai sekitar 34,67 persen dari APBD. Angka tersebut berada di atas batas ideal yang pemerintah tetapkan, yakni maksimal 30 persen.
BACA JUGA: Buka Kejurkab Voli U-18, Bupati Ngesti Nugraha Ingin Kabupaten Semarang Lahirkan Atlet Timnas
Meski demikian, Pemkab Semarang memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pembayaran gaji maupun hak para PPPK.
Untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, Pemkab Semarang memutuskan tidak membuka pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kebijakan itu sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan aparatur dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pemkab Semarang juga harus betul-betul mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kondisi keuangan daerah (APBD),” jelas Ngesti.
Kendati tidak ada rekrutmen CPNS, ia menegaskan anggaran bagi PPPK pada 2027 tetap telah dipersiapkan.
“Anggaran untuk PPPK Kabupaten Semarang di tahun 2027 mendatang juga sudah tidak ada masalah,” tegasnya.
Ngesti menambahkan, pelayanan publik terpastikan tetap berjalan optimal meski pemerintah daerah membatasi penambahan aparatur baru.
BACA JUGA: Soal Waktu Pelantikan, Bupati Semarang Terpilih Ngesti Nugraha Masih Tunggu Perkembangan
Menurutnya, Pemkab Semarang akan mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah ada, baik aparatur sipil negara (ASN), tenaga outsourcing, maupun tenaga pendukung lainnya.
“Pemkab Semarang akan mengoptimalkan ASN, pegawai outsourcing maupun tenaga lain yang saat ini sudah ada,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
