Langkah tersebut menjadi penting karena pembangunan saluran air dan talud memiliki fungsi strategis bagi kawasan permukiman. Penundaan terlalu lama berpotensi membuat kerusakan semakin besar dan membutuhkan biaya lebih tinggi.
Tekanan Fiskal Picu Penyesuaian
Kebijakan hold anggaran tidak berdiri sendiri. Pemerintah Kota Semarang menghadapi tekanan fiskal setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp442 miliar hingga Rp443 miliar pada tahun anggaran 2026.
Kondisi itu memaksa Pemkot Semarang menata kembali belanja dalam APBD yang harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ikut memberikan tekanan terhadap biaya konstruksi. Harga material dan kebutuhan pembangunan ikut terdampak sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai proyek fisik semakin terbatas.
Pipie mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Situasi ekonomi ini berdampak pada harga material dan sektor lainnya. Karena itu, kami memang harus menyesuaikan dan melihat mana yang benar-benar prioritas,” tuturnya. (*)
