SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang harus menyesuaikan sejumlah program setelah pemerintah kota menerapkan kebijakan penundaan (hold) anggaran sekitar 19 persen.
Sektor infrastruktur fisik menjadi bagian yang paling besar terdampak. Sejumlah rencana pembangunan saluran air dan talud harus tertunda, sembari menunggu kondisi pendapatan daerah membaik.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati mengatakan kebijakan tersebut bukan pemotongan anggaran secara permanen. Pemerintah hanya menunda (hold) penggunaannya untuk sementara waktu sambil mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebetulnya bukan efisiensi, tapi di- hold dulu. Kami masih tetap optimistis pemerintah kota bisa mengejar target PAD,” kata Pipie, sapaan akrabnya, Selasa, 11 Agustus 2026.
Pipie menyebut realisasi PAD Pemerintah Kota Semarang pada semester pertama 2026 telah mencapai sekitar 46 persen.
Pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk meningkatkan pendapatan dan membuka kembali anggaran yang saat ini tertahan.
BACA JUGA: Disperkim Semarang Bongkar Sumber PAD Terbesar: Rusun Sumbang Rp5,5 Miliar
“Targetnya sampai akhir Desember bisa mencapai sekitar 90 persen. Jadi, anggaran yang di- hold ini nantinya harapannya bisa berjalan kembali,” ujarnya.
Pipie mengatakan untuk memastikan pelayanan publik dan kebutuhan infrastruktur warga tidak terganggu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi antisipasi.
Salah satunya dengan memaksimalkan sistem pemeliharaan, yakni dengan pengoperasian anggaran pemeliharaan yang ada difokuskan untuk perbaikan ringan.
Selain itu, Perkim juga akan lebih selektif dalam melakukan perbaikan, seperti melakukan penambalan (patching) pada jalan atau fasilitas yang rusak ringan. Dari pada melakukan overlay (pengaspalan ulang secara menyeluruh) untuk menghemat anggaran.
“Untuk kerusakan ringan kami lakukan patching. Tidak semuanya harus langsung di-overlay karena itu akan membutuhkan anggaran lebih besar,” jelas Pipie.
Perkim juga akan lebih ketat menentukan usia dan kondisi infrastruktur sebelum melakukan perbaikan. Jalan yang baru perbaikan dalam satu hingga dua tahun terakhir tidak otomatis kembali masuk daftar pekerjaan.
