SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong perputaran ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan sektor pangan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam program tersebut, termasuk perbankan daerah, membuka peluang besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu ia ungkap usai menghadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu, 1 April 2026.
“MBG itu, tadi keterlibatan dari Bank Jateng ya, sekitar Rp1,6 miliar per dapur itu kan pemberdayaan UMKM khususnya di sektor pensuplai bahan baku MBG kan cukup tinggi. Baik di sektor perikanan, di sektor sayur-mayur, tenaga kerja ini cukup tinggi,” ujar Aria.
Belanja MBG Tembus Rp1 Triliun per Hari
Aria menyebut, besarnya nilai program MBG secara nasional berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian.
“Hanya pengelolaannya ya itu dikelola dengan sungguh-sungguh supaya Rp35 triliun setahun dan belanja Rp1 triliun sehari di seluruh Indonesia termasuk Jateng ini akan terjadi trickle-down effect ke para pelaku UMKM khususnya para peternak, perikanan, penjual petani sayuran dan juga para pekerja yang ada,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang serius agar dampak ekonomi tersebut benar-benar masyarakat rasakan.
BACA JUGA: Program MBG Dongkrak Usaha Roti Rumahan di Blora, Produksi Tembus 5.000 Roti per Hari
Di sisi lain, Aria mengakui adanya potensi dampak terhadap distribusi bahan pokok di pasar. Ia menyebut, sebagian petani dan peternak kini cenderung langsung menyuplai kebutuhan ke dapur MBG.
“Saya lihat memang banyak MBG yang langsung disetori oleh para peternak juga para budidaya ikan maupun sayuran ya, yang langsung ke dapur,” ujar Aria.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi suplai ke pasar dan memicu kenaikan harga.
“Apakah ini yang menjadi suplai di pasar kemudian berkurang, kemudian fluktuasi harganya menjadi tidak stabil dan meningkat. Saya kira ini adalah temporer,” jelasnya.
Namun, ia meyakini kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama dan akan terbentuk pola distribusi baru yang lebih stabil.
“Cepat atau lambat akan kembali stabil dengan iklim yang baru lewat perilaku para peternak dan petani,” katanya.
Aria menegaskan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada pengawasan dan keterlibatan pemerintah daerah.
“Saya melihat yang penting diawasi dengan juga keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan program-program pemerintah nasional seperti MBG,” ujarnya.
Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Masih Tahap Awal, Komisi III Belum Evaluasi Secara Menyeluruh
Selain MBG, Aria juga menyinggung program Koperasi Merah Putih. Namun, ia menilai program tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau Koperasi Merah Putih kami masih melihat ya karena belum ada fakta-fakta di lapangan. Baru persiapan-persiapan pembangunan kantor,” katanya.
BACA JUGA: BGN Tegaskan Sekolah Boleh Tolak Program MBG: Gak Masalah, Masih Banyak yang Antre
Ia menyebut, ke depan koperasi tersebut harapannya dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, selain sektor swasta dan badan usaha milik negara maupun daerah.
“Soal bisnisnya kita tunggu seperti apa yang ke depan koperasi ini akan menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional selain sektor private dan sektor state capital yaitu BUMD atau BUMN,” pungkas Aria. (*)
Editor: Farah Nazila
