SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Agustina Wilujeng Pramestuti telah resmi menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait alokasi bantuan dana operasional bagi Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp25 juta per.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Ali Umar Dhani menjelaskan bahwa saat ini tahapan program telah sampai pada proses penandatanganan Perwal oleh Wali Kota, yang menjadi dasar alokasi dana operasional RT sebesar Rp25 juta setiap tahun. Pemerintah Kota selanjutnya akan menetapkan nomor regulasi sebagai dasar teknis pencairan dana.
Ali menjelaskan bahwa bantuan ini sejatinya bukan semata untuk operasional RT, melainkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat lingkungan.
“Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai sekitar Rp265,7 miliar dan akan disalurkan kepada 10.628 RT di seluruh Kota Semarang,” ujarnya.
Anggaran besar tersebut direncanakan masuk dalam APBD Perubahan tahun 2025. Namun, pencairan dana masih menunggu penyelesaian petunjuk teknis yang kini sedang disusun oleh Pemerintah Kota.
“Dan pencairan dananya akan menunggu petunjuk teknis yang sedang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang,” tambahnya.
Terkait syarat penerima, Ali menegaskan bahwa semua RT yang telah terdata tetap akan menerima dana bantuan tersebut, meskipun jumlah kepala keluarga dalam RT tersebut belum memenuhi batas minimal yang tercantum dalam Perwal No. 1 Tahun 2025.
Untuk memastikan dana tidak disalahgunakan, Ali mengusulkan pembentukan satuan tugas dari DPRD serta mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program.
“Harapan kami nanti ada satuan tugas atau bentuk pengawasan lainnya agar dana ini tidak disalahgunakan. Nilainya memang kecil di tingkat RT, tapi besar di tingkat kota,” pintanya.
Sebagai informasi, Pemkot Semarang menargetkan dana bantuan ini bisa dicairkan mulai bulan Juli atau Agustus 2025. (*)
Editor: Elly Amaliyah
