SEMARANG, beritajateng.tc – Perkara Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) yang persidangannya tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Semarang memasuki babak baru.
Kuasa hukum terdakwa dalam perkara ini telah bersurat kepada Komisi III DPR RI, bahkan melaporkan proses hukum kliennya tersebut kepada Div Propam Mabes Polri dan Kompolnas.
Sebab, kuasa hukum terdakwa melihat adanya upaya “over kriminalisasi” terhadap kliennya hingga beroleh penetapan sebagai tersangka dan kini menjadi terdakwa dalam perkara ini.
Hal itu kuasa hukum terdakwa Billy Murwantioko, Deo Hermansyah, tegaskan usai persidangan perkara Perum Punsae di PN Kabupaten Semarang, Rabu, 16 Juli 2025.
BACA JUGA: Barang Bukti dan Tersangka Penanganan Hukum Perkara Perumahan Punsae Terlimpahkan ke Kejaksaan
Kepada awak media, Deo menjelaskan proses akuisisi Perum Punsae dari kliennya kepada Prayitno pada tahun 2020-an yang berlangsung di bawah notaris Dedi Hariyanto.
Dalam salah satu klausulnya, tercantum “segala tindakan, tanggungan resiko yang harus dibayar diambil alih oleh perseroan dengan persetujuan tuan Prayitno”.
Artinya, setelah manajemen baru mengakuisisi, segala tanggung jawab kepada konsumen menjadi tanggung jawab manajemen baru, dalam hal ini Prayitno. Hal itu juga mendapat persetujuan Irsam Sapriyadi selaku komisaris. Bahkan, Notaris BTN yang bernama Dian juga mengetahui hal tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan.
Kuasai hukum terdakwa kasus Punsae Ungaran anggap polisi keliru tetapkan kliennya tersangka
Maka dalam konteks ini, kata Deo, aparat penegak hukum, yakni kepolisian, keliru jika kemudian menetapkan kliennya, Billy Murwantioko, sebagai tersangka.
“Sebetulnya ini adalah kasus perdata tetapi ‘dipaksakan’ menjadi pidana. Ini yang semakin berbahaya, kalau kemudian memaksakan kasus perdata menjadi pidana,” tegasnya.
Kepolisian, lanjutnya, seharusnya menetapkan Prayitno sebagai tersangka dan jangan sampai terjadi over kriminalisasi. “Semua fakta ini sudah terungkap dalam persidangan,” ucapnya.
Maka itu, terkait hal ini kuasa hukum telah melayangkan surat agar Komisi III DPR RI melakukan gelar perkara ini. Termasuk melaporkan ke Div Propam Mabes Polri maupun ke Kompolnas.
“Juga kami meminta kepada Majelis Hakim di persidangan agar lebih jeli dan cermat dalam melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” tanda Deo Hermansyah. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
