“Karena kita kebutuhan untuk Pilkada itu tidak sedikit ya. Seperti tahun Pilkada yang kemarin kita hampir habis Rp1 triliun waktu itu,” kata Sumarno.
Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan anggaran Pilkada terbebankan dalam satu tahun anggaran, kapasitas fiskal APBD akan terganggu.
“Kalau tidak dibebankan hanya tahun satu anggaran tentu saja itu sangat mengganggu kapasitas fiskal di tahun itu sehingga memang secara regulasi diperbolehkan kita untuk membuat dana cadangan,” jelas dia.
Karena itu, pemerintah memilih menyisihkan anggaran setiap tahun agar beban keuangan daerah lebih ringan saat pelaksanaan Pilkada.
“Bahasanya itu menyisihkan setiap tahun sehingga nanti pada saat pelaksanaan Pilkada yang benar-benar dikeluarkan dari kapasitas fiskal APBD kita tahun itu tidak terlalu berat. Karena sudah ada yang kita sisihkan lebih dulu,” jelasnya.
Pemprov Jateng Akan Dorong Kabupaten/Kota Bentuk Dana Cadangan
Lebih jauh, Sumarno mengatakan pembentukan dana cadangan juga menjadi pelajaran dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
Menurut pengakuannya, masih ada sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang tidak membentuk dana cadangan sehingga mengalami kesulitan saat harus menyediakan anggaran Pilkada dalam satu tahun.
“Ini kemudahan yang pemerintah pusat berikan. Bahkan kemarin itu banyak juga Pemda mengabaikan dana cadangan. Sehingga pada saat pelaksanaan Pilkada, mereka agak kerepotan karena, bahasanya ‘mak gledek’, akhirnya mengganggu, totalnya agak susah sekali,” ujarnya.
Sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memfasilitasi sekaligus mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar turut membentuk dana cadangan sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi pada Pilkada mendatang.
“Jadi memang kami nanti juga akan memfasilitasi teman-teman kabupaten kota untuk kami dorong karena dulu terjadi seperti itu jangan sampai terulang lagi,” katanya.
Sumarno menambahkan, dana cadangan Pilkada Jawa Tengah direncanakan mulai dibentuk pada 2027. Besarannya masih mengacu pada kebutuhan Pilkada sebelumnya, yakni sekitar Rp1 triliun, yang bersumber dari APBD, terutama dari pendapatan asli daerah (PAD).
