SEMARANG, beritajateng.tv — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan membangun Pusat Studi HAM di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip).
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut, kerja sama itu merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam meningkatkan pemahaman HAM di kalangan mahasiswa.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya penanaman nilai-nilai kemanusiaan sejak dini di lingkungan akademik. Utamanya untuk mencetak mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang berbasis prinsip HAM.
“Saya apresiasi FISIP Universitas Diponegoro yang membuka pintu bagi Kementerian HAM untuk ikut memberikan mainstreaming human right dalam rangka membangun mindset tentang hak asasi manusia, ontologisnya, epistemologisnya, dan aksiologisnya,” ujar Pigai usai memberi Kuliah Umum Menteri HAM RI di Ruang Auditorium Fisip UNDIP, Kota Semarang, Kamis, 30 Oktober 2025.
BACA JUGA: Natalius Pigai Sebut Aktivis Hilang Sembunyi Pasca Demo Bikin Heboh Netizen
Pigai menilai, kampus menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai kemanusiaan kepada calon pemimpin bangsa.
“Universitas, apalagi FISIP, adalah pusat kader-kader pemimpin bangsa. Suatu saat ketika mereka menjadi pemimpin, mereka akan bisa membuat kebijakan yang berbasis pada hak asasi manusia,” sambungnya.
Ia menegaskan, pembangunan Pusat Studi HAM di Undip bertujuan mencetak sumber daya unggul yang memahami nilai-nilai kemanusiaan secara akademis maupun praktis.
“Pusat studi HAM ini menjadi laboratorium persemaian untuk memproduksi orang-orang yang unggul dalam konteks hak asasi manusia,” jelasnya.
Lebih jauh, kata Pigai, pemerintah menargetkan generasi muda yang kini menempuh pendidikan tinggi di kampus akan menjadi pemimpin Indonesia pada tahun 2045. Dengan bekal nilai HAM yang kuat, tutur Pigai, harapannya, mereka mampu membawa bangsa ke tingkat global.
“Target kita 2045 adalah Indonesia emas. Kader-kader ini, mahasiswa ini nanti sudah jadi pejabat, ada yang jadi menteri, gubernur, bupati, walikota. Ketika mereka punya bekal nilai-nilai HAM, pasti kompetensinya mumpuni,” paparnya.
Selain di Undip, Kementerian HAM juga telah mengembangkan pendidikan dan pelatihan HAM di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami sudah mendidik 5 ribu orang di Sumatera, 6 ribu orang di Kalimantan, dan di berbagai daerah lain,” ujarnya.
Pigai pastikan Pusat Studi HAM di kampus dapat dukungan dana pemerintah
Lebih jauh, Pigai memastikan pendirian Pusat Studi HAM di Undip akan didukung anggaran bantuan pemerintah melalui rencana strategis Kementerian HAM.
“Kami memfasilitasi dan menyiapkan bantuannya. Dalam rencana strategis Kementerian HAM ada anggaran bantuan pemerintah untuk pembangunan pusat studi HAM,” tuturnya.
BACA JUGA: Dorong Pesantren di Jateng Buat Lingkungan Ramah Anak, Mohammad Saleh: Bentuk Satgas Anti-Bullying
Ia menambahkan, meski saat ini fokus kerja sama dilakukan dengan Undip, beberapa universitas lain juga akan dilibatkan ke depan.
“Ada juga universitas-universitas lain, tapi sekarang saya di Undip untuk menjalin kerja sama. Nanti akan ada sharing, sarana, prasarana, dan kemudahan yang pemerintah siapkan,” pungkas Pigai. (*)
Editor: Farah Nazila
