Mengingat, selama ini akses Pemkot Semarang ke ranah dua rumah pompa tersebut terbatas. Apalagi dalam situasi krodit seperti ini, menurutnya, perlu langkah-langkah atau opsi yang solutif, dan perlu di sikapi dalam melakukan tindakan.
“Karena apapun orang awam tidak melihat tanggung jawab siapa, tahunya karena terjadi di Kota Semarang berarti tanggung jawab Pemkot Semarang,” ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya telah melakukan pengecekan alat dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. “Kami kira anggaran sudah sesuai, kesiapannya sudah kami cek dan cukup, tinggal implementasi di lapangan harus ada koordinasi,” ujar Joko.
Kendati begitu, Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Pemkot Semarang dapat meningkatkan kontrol di lapangan. Untuk mengetahui kondisi alat-alat penanganan banjir berfungsi dengan baik.
“Seyogyanya apalagi debit hujan sudah mulai terus-menerus tambah besar bisa terkontrol menyeluruh. Dari hulu sampai hilirnya dengan pengecekan apakah bumpet atau tidak,” tuturnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
