Adnas memaparkan bahwa dengan skala bisnis BPD yang semakin membesar di tingkat nasional, peran pengawasan Dewan Komisaris menjadi garda depan dalam memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal. BPD tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai pilar penggerak ekonomi regional, terutama dalam menopang sektor-sektor produktif lokal dan menjaga agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap tumbuh, kuat, serta berdaya saing tinggi.
“Untuk mewujudkan BPD yang mampu menjawab ekspektasi publik yang besar tersebut, penguatan tata kelola (good corporate governance), penguatan manajemen risiko yang pruden, kolaborasi antar-daerah, serta inovasi tiada henti menjadi kunci mutlak. BPD harus resilien agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” jelas Adnas.
Semangat penguatan peran regional ini, menurut Adnas, sejalan dengan filosofi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu “Ngopeni lan Ngelakoni Jawa Tengah”. Slogan tersebut memiliki makna mendalam untuk merawat, menjaga, sekaligus bekerja nyata demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat luas.
Nilai inilah yang Bank Jateng adopsi agar orientasi lembaga tidak sekadar bertumpu pada profitabilitas bisnis semata, melainkan pada tanggung jawab sosial mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir sekaligus bertindak sebagai keynote speaker menegaskan bahwa BPD harus hadir sebagai jawaban nyata atas jeritan permodalan masyarakat bawah. Di Jawa Tengah sendiri, denyut nadi ekonomi tertopang oleh 4,2 juta pelaku UMKM, di mana 3,2 juta di antaranya berada di level mikro.
“Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial. Ini bukan sekadar bisnis, tapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang mencekik,” ujar Ahmad Luthfi.
