UNGARAN, beritajateng.tv – Menyusul banyaknya temuan perizinan reklame yang ditengarai kedaluwarsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Semarang masih menanti disposisi dari dinas terkait.
Pasalnya, pihaknya tak tahu-menahu berapa jumlah perizinan reklame yang sudah kedaluwarsa. Sebab, yang mempunyai datanya ialah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, mengungkapkan, saat ini DPMPTSP bersama dengan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang masih menindaklanjuti temuan tersebut.
“Setelah data perizinan reklame yang kedaluwarsa tersebut sudah pasti, selanjutnya akan berlanjut ke Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang. Agar nanti segera kami tindaklanjuti dengan penegakan hukum di lapangan,” kata Anang di Ungaran, Kamis, 6 Februari 2025.
BACA JUGA: Sebagian Besar Izin Usaha Reklame Kadaluarsa, Pemkab Semarang Publik Nilai Tidak Tegas
Anang juga menyampaikan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang sangat menghormati proses tersebut. Hal itu dalam rangka mengupayakan penegakan hukum bagi pelanggaran Perda tentang reklame di Kabupaten Semarang.
Selama ini, lanjutnya, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang sudah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawal tegaknya Perda tentang Reklame di Kabupaten Semarang.
Bahkan, ribuan pelanggaran ketentuan dan aturan reklame di Kabupaten Semarang sudah pihaknya tindak dan tertibkan sepanjang 2024 dan Januari 2025.
“Itu yang sudah kami lakukan terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang ada,” tegasnya.
Apabila data tersebut nanti telah diserahkan, masih kata Anang, tentunya juga akan disesuaikan dengan apa yang selama ini sudah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang laksanakan dalam penegakan Perda tentang reklame.
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang segera tindaklanjuti reklame berizin kedaluwarsa
Prinsipnya, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang akan segera menindaklanjuti reklame-reklame berizin kedaluwarsa di lapangan.
“Demikian hanya jika data yang DPMPTSP serahkan berbeda dengan data yang sudah kami tindaklanjuti selama ini,” tegasnya.
