BLORA, beritajateng.tv – Salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Singgih Hartono, menyampaikan usulan agar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah tersebut segera dievaluasi.
Dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD beberapa waktu lalu, Singgih mengungkapkan bahwa penerapan sistem PPDB saat ini justru merugikan kelompok tertentu, terutama siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki sekolah setingkat SMA/sederajat.
“Keterbatasan jumlah sekolah menyebabkan siswa di daerah terpencil yang tidak ada sekolah SLTA. Mereka tidak bisa masuk ke sekolah lain karena sistem PPDB yang ada,” ujar Singgih, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Selain itu, Singgih juga menduga adanya banyak titipan oleh oknum pejabat sehingga pelaksanaan PPDB terkesan tidak netral.
“Dinas harus tegas dalam memberikan sanksi kepada sekolah bila ada titipan. Kepala Sekolah bersangkutan harus mendapat sanksi yang setimpal,” ujar Singgih.
Singgih berharap ada pemetaan dan tindak lanjut agar bisa segera tertangani. Terutama untuk jenjang SLTA sederajat.
“Banyak siswa yang jauh dari zonasi tidak bisa tertampung, meski memiliki kapasitas mumpuni,” tutupnya.
Isu terkait peserta didik ‘titipan’ bukanlah permasalahan baru di dunia pendidikan. Seolah menjadi sebuah kebiasaan yang mengakar sehingga sulit untuk hilang secara langsung.
Maka dari itu, peran para stakeholder sangat penting untuk memutus mata rantai peserta didik ‘titipan’ ini. (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
