DEMAK, 27/2 (beritajateng.tv) – Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu 2024 merupakan pintu masuk terdaftar atau tidaknya warga masyarakat menjadi pemilih pada pemilu 2024 nanti.
Warga yang sudah mempunyai hak pilih bisa hilang hak pilihnya manakala proses tahapan tidak berjalan dengan maksimal.
Hasil dari pantauan Bawaslu kabupaten Demak terdapat ada indikasi tidak maksimal dalam pengawasan, seperti halnya masih ditemukannya ketidakpatuhan pantarlih terhadap regulasi dalam melakukan tugas. Sehingga Bawaslu Demak menggelar Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pemilih Pemilu 2024.
Apel yang setiap senin dihadiri intern Bawaslu, pagi itu dipenuhi juga oleh jajaran pengawas ad hoc mulai dari panwaslu kecamatan sampai panwaslu Kelurahan/Desa.
Dalam arahannya, Ketua Bawaslu, Khoirul Saleh menekankan agar semua jajaran pengawas memastikan warga yang sudah memiliki hak, tercantum dalam daftar pemilih.
“jangan ragu memberikan saran perbaikan dalam rangka menjamin hak konstitusi warga negara RI,” tegas Khoirul memberi semangat kepada panwascam dan PKD manakala menemui tugas pantarlih yang tidak sesuai prosedur.
Menurut khoirul meskipun pantarlih seorang tokoh masyarakat/perangkat desa, dan menganggap sudah mengenal satu persatu warganya, namun prosedur coklit dengan mendatangi warga, mencocokan, meneliti KTP dan KK tetap harus dilaksanakan.
“Prosedur coklit sekarang berbasis de jure” dengan basis itu pantarlih tidak bisa serta merta menambah atau mencoret data pemilih tanpa adanya dokumen pendukung.
“Jangan sampai daftar pemilih membengkak, tapi ternyata banyak yang sudah tidak mempunyai hak pilih, karena sudah meninggal dunia, pindah domisili dll,” pungkas Khoirul. (*)
Editor: Elly Amaliyah
