SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang ԁijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.
Meskipun memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda dari Pilkada atau Pileg, potensi praktik lancung tersebut ԁinilai masih sangat besar.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, mengungkapkan bahwa dalam setiap kontestasi politik, selalu ada pihak yang menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan. Hal inilah yang membuat isu politik uang terus membayangi setiap pelaksanaan pemilihan.
Secara regulasi, Agus mengakui bahwa Bawaslu memang tidak memiliki kewenangan formal untuk mengawasi pelaksanaan Pilkades.
BACA JUGA: Meski Bukan Ranah Utama, Bawaslu Kabupaten Semarang Petakan Potensi Kerawanan Pilkades Serentak 2026
Kendati demikian, pilkades tetap ԁipandang sebagai sarana pendidikan politik yang paling efektif bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Maka, pemahaman berdemokrasi yang baik sejak dini sangat ԁiperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah,” ujar Agus dalam kegiatan konsolidasi demokrasi dan edukasi kepemiluan, Sabtu, 26 September 2026.
Oleh karena itu, Bawaslu memandang kegiatan konsolidasi dan edukasi yang menyasar seluruh elemen masyarakat sangat krusial. Tujuannya agar masyarakat memiliki etika dalam berdemokrasi serta tidak mudah terjebak dalam praktik terlarang.
“Sehingga dalam berdemokrasi, masyarakat beretika dan tidak mudah terjebak dalam praktik terlarang, termasuk politik uang,” tegasnya.
Modus Operandi Politik Uang
Di sisi lain, Agus juga menyoroti modus operandi politik uang yang kini kian beragam, canggih, dan terselubung.
Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku kerap menggunakan pola pergerakan cepat dari pintu ke pintu (door-to-door), sehingga sangat sulit ԁilacak oleh instrumen pengawas.
Kondisi ini menuntut kerja ekstra dari seluruh pihak untuk memastikan pesta demokrasi di tingkat desa benar-benar bermartabat dan bersih dari praktik suap.
“Politik uang ini sesuatu yang ԁilarang dan dampaknya sangat buruk bagi demokrasi,” pungkas Agus. (*) (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
