SEMARANG, beritajateng.tv – Kondisi PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang mendapatkan sorotan jadi momentum DPRD Jawa Tengah untuk mendorong pembenahan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh. Langkah pertama yang dinilai paling mendesak adalah melakukan inventarisasi aset agar administrasi, kondisi fisik, hingga kebutuhan perawatannya dapat dipetakan secara akurat.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Tietha Ernawati Suwarto, mengatakan saat ini Komisi A bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tengah menginisiasi pendataan ulang aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Komisi A bersama BPKAD sedang menginisiasi inventarisasi aset. Administrasi aset itu penting karena kita harus mengetahui seluruh aset yang provinsi miliki,” ujar Tietha saat beritajateng.tv temui pada Jumat, 3 Juli 2026.
Menurutnya, inventarisasi menjadi penting karena terdapat banyak aset yang beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, terutama sejak pengelolaan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan Pemprov Jateng.
“Sebetulnya aset-aset itu perlu kita data kembali. Apakah aset itu kemudian nanti ke depan bisa lebih termanfaatkan atau tidak. Kalau administrasinya sudah baik, tentu kita memiliki dasar untuk mengambil kebijakan berikutnya,” katanya.
BACA JUGA: Dana Operasional RT Rp25 Juta Siap Cair, DPRD Semarang: Tinggal Tunggu Jadwal Kelurahan
Tietha menilai pembenahan administrasi aset harus terbarengi dengan perhitungan kebutuhan pemeliharaan. Pasalnya, aset daerah yang jumlahnya besar juga membutuhkan anggaran perawatan yang tidak sedikit agar tetap produktif dan memiliki nilai manfaat.
“Ke depan mudah-mudahan Komisi A maupun DPRD bersama pemerintah provinsi selain administrasi aset juga menghitung kira-kira mana yang membutuhkan perawatan, penyesuaian, dan apa yang harus diperbaiki. Karena membenahi aset itu tidak murah, sehingga semuanya harus diinventarisasi kembali,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepemilikan aset daerah seharusnya tidak berhenti pada pencatatan administrasi semata. Pemerintah juga perlu memastikan aset berupa lahan maupun bangunan dapat termanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik maupun meningkatkan nilai ekonomi daerah.
“Jadi kita punya aset, punya lahan, punya bangunan, bagaimana caranya kita memaksimalkan aset-aset tersebut,” ujarnya.
Terkait PRPP Jawa Tengah yang sebelumnya Gubernur Jateng Ahmad Luthfi singgung karena terus mengalami kerugian. Tietha menyebut DPRD akan membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk merumuskan pola pengelolaan yang lebih baik.
Menurutnya, setiap kepala daerah memiliki kebijakan yang berbeda sehingga perlu ada komunikasi yang intensif dalam menentukan arah pengelolaan aset strategis tersebut.
“Nanti insyaallah mudah-mudahan ke depan ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi untuk pengelolaan PRPP ke depan. Pengelolaan aset daerah tidak bisa terlaksana sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kota,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah Sebut PRPP Merugi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, BUMD yang terus merugi tidak boleh terus dipertahankan apabila tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sebagai contoh, ia menyinggung PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah sebagai salah satu contoh BUMD yang hingga kini masih mengalami kerugian.
“Contoh misalkan PRPP, rugi terus. Lah buat opo rugi duwe perusahaan? Tutup aja bikin perusahaan lain. Cuma kendalanya peraturannya yang susah,” katanya
Menurut Luthfi, pembenahan BUMD menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah agar aspek keuangan, operasional, administrasi, hingga tata kelola perusahaan daerah menjadi lebih sehat.
BACA JUGA: Banyak Desa Masih Kekurangan Perangkat, Komisi A DPRD Blora Desak Segera Ajukan Pengisian Jabatan
Hingga saat ini, kata Luthfi, hanya PRPP yang masih mencatatkan kinerja merugi. Namun, Pemprov Jawa Tengah belum berencana menutup perusahaan daerah tersebut.
“Ada satu yang rugi PRPP dan ini sudah kami lakukan. PRPP ini tidak hanya untuk event Maerakaca. Ini sudah bikin Jateng Fair dan lain sebagainya,” terang Luthfi
Pemprov Jawa Tengah masih berupaya menyehatkan perusahaan daerah tersebut melalui perbaikan tata kelola hingga pengembangan kawasan.
“Belum, belum. Masih kita sehatkan. Kita lagi upaya untuk kita sehatkan kembali dengan cara bikin tata kelola, kemudian bikin event, kemudian kita bangun lagi terkait dengan velodrome atau Jawa Tengah Sport Center,” jelasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
