Setelah perilisan UU tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah gencar melakukan sosialisasi ke desa dengan penyumbang PMI terbanyak. Bahkan, kata Aziz, kepala desa wajib melakukan monitoring pada PMI perihal kontrak kerjanya.
“Kita selalu sosialisasi kepada kepala desa, supaya mereka paham betul UU tersebut dan menjadi tugas kades untuk memastikan warganya bekerja di mana, pekerjaannya apa, melalui PT apa, kontraknya berapa lama. Termasuk monitoring, kalau kontraknya mau selesai, keluarganya diingatkan, dipastikan yang bersangkutan mau perpanjang kontrak atau pulang,” tegas Aziz.
BACA JUGA: KPK Perpanjang Pencekalan ke Luar Negeri Wali Kota Semarang Mbak Ita: Berlaku Enam Bulan ke Depan
Perihal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Aziz mengklaim pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi hingga tingkat desa.
“Kalau kasus TPPO di Jateng itu paling banyak justru dari warga non-Jateng atau luar Jawa, karena Jateng kan jadi tempat transit. Tapi kita tetap memulangkan mereka meski warga non-Jateng, karena kewajiban kita sebagai kesatuan NKRI, PT bersangkutan sudah di tindaklanjuti,” pungkas Aziz. (*)
Editor: Farah Nazila
Respon (2)