SEMARANG, beritajateng.tv — Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026 diperkirakan akan berdampak pada penerimaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.
Meski demikian, harapannya Pemkab Semarang dapat mengoptimalkan strategi untuk memastikan program dan kegiatan tetap berjalan meski ada pengurangan dana tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, menjelaskan bahwa kebijakan ini jelas akan mengurangi transfer keuangan daerah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ia terima, TKD untuk Kabupaten Semarang perkiraannya akan berkurang antara Rp 250 hingga Rp 449 miliar pada 2026.
“Dalam rapat dengan eksekutif, kami menyepakati perlunya penyesuaian anggaran karena dana transfer yang di terima dari pusat bakal berkurang,” ujar Bondan, Kamis 16 Oktober 2025 di Ungaran.
BACA JUGA: Serahkan DIPA dan TKD Rp105,72 Triliun, Pj Gubernur Jateng Harap Pemerintah Siap Dukung Program Tahun 2025
Sebagai pimpinan DPRD, Bondan menyatakan bahwa, dengan berkurangnya salah satu sumber pendapatan daerah, harus ada pengurangan belanja daerah.
“Secara prinsip, kita harus realistis. Ketika penerimaan berkurang, maka belanja daerah juga harus ada penyesuaian,” tambahnya.
Terkait dengan jenis belanja yang perlu dikurangi, Bondan mengusulkan agar belanja untuk kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas dipangkas. Contohnya adalah pengadaan alat tulis kantor (ATK), konsumsi, perjalanan dinas, serta dana hibah yang perlu dievaluasi. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti sosialisasi dan seminar, juga bisa di kurangi.
“Masih banyak hal yang bisa diidentifikasi dan dirasionalisasi. Dengan begitu, Pemkab Semarang tetap bisa memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, sementara pembangunan prioritas tetap berjalan,” ujar Bondan.
Dia menekankan bahwa jika langkah-langkah rasionalisasi ini di terapkan dengan baik, tidak akan mengganggu kemampuan fiskal daerah. Bahkan, langkah ini bisa membantu Pemkab Semarang menghemat anggaran dari belanja kegiatan yang bukan prioritas, meski harus meninjau kembali perencanaan APBD secara detail.
Di sisi lain, Bondan juga melihat berkurangnya dana transfer sebagai momentum bagi Pemkab Semarang untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Menurutnya, dengan menutup kebocoran pendapatan yang ada, Pemkab Semarang dapat mengimbangi pengurangan TKD yang di terima.
“Jika kita mampu menutup kebocoran-kebocoran pendapatan, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mengimbangi berkurangnya dana dari pusat,” ujarnya.
Bondan juga menyarankan agar Pemkab Semarang mencari sumber pendapatan lain yang dapat di optimalkan, termasuk sektor pajak dan potensi pariwisata.
