Ia memahami pembangunan dapur MBG di kota besar memang relatif lebih mudah karena memanfaatkan bangunan yang sudah tersedia, akses material lebih dekat, serta ԁistribusi logistik lebih sederhana.
“Nah, saya miris sih kalau misalkan 3T itu tertinggal. Kalau dari saya pendapat saya pribadi memang yang tepat sasaran ya 3T ini,” ujarnya.
Ia menyatakan, hingga kini bahkan belum ada satu pun dapur MBG wilayah 3T di Indonesia yang mulai beroperasi. Rendra menilai perhatian BGN selama ini masih lebih banyak tertuju pada wilayah aglomerasi.
“Kalau sampai sekarang satu Indonesia 3T belum ada yang jalan, sama sekali. Saya sih enggak pengin Jawa Tengah tertinggal. Jadi kalau bisa kita masuk dari skala prioritasnya. Kayaknya lebih tertarik, lebih seksi di aglomerasi,” tuturnya.
Rendra menjelaskan, saat menandatangani kontrak pembangunan pada November 2025 lalu, BGN menyampaikan operasional lima SPPG tersebut ԁitargetkan mulai berjalan pada Januari hingga Februari 2026.
BACA JUGA: Tolak Istilah Relawan, ARPI Desak BGN Beri Kontrak Resmi dan Jaminan Keselamatan Pekerja Dapur MBG
Saat realisasi mengalami keterlambatan akibat penyesuaian anggaran, pihak investor mengaku masih memahami kondisi tersebut.
“Pernah saya tanyakan ke BGN. Mereka punya target di bulan Januari, Februari itu running. Di timeline BGN juga ԁisampaikan seperti itu,” imbuhnya.
Ia mengatakan, investor sempat memaklumi ketika pencairan APBN mengalami penyesuaian. Namun hingga memasuki Juli 2026, operasional lima dapur tersebut belum juga berjalan.
“Karena kita terbiasa di proyek APBN, pencairannya memang biasanya triwulan pertama. Jadi waktu itu kami masih memaklumi. Nah, saya back to back menyampaikan ke masyarakat dan petinggi di sana, saya takut ԁikira bohong. Bilangnya Januari, bilangnya Februari, kok mundur sampai Juni. Jangan-jangan Juli, nanti sampai 17 Agustus juga belum realisasi,” terangnya.
Kondisi tersebut membuat investor di lapangan kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat karena mereka hanya bertugas melaksanakan pembangunan, bukan menentukan kebijakan.
“Kami ini pemangku eksekusi lapangan, bukan pemangku kebijakan,” tuturnya.
