SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan mahasiswa menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Jumat, 12 Juni 2026.
Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah dari evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hak-hak petani di Jawa Tengah.
Koordinator Lapangan aksi BEM Universitas Diponegoro (Undip), Dika Kusuma, mengatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Pertama evaluasi total MBG. Kedua audit besar-besaran Danantara. Ketiga kita harus mengawal harga BBM sesuai dengan kebutuhan,” katanya di sela-sela aksi.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan reformasi institusi TNI dan Polri, memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Serta menurunkan harga obat-obatan yang ternilai semakin membebani masyarakat.
BACA JUGA: Wamen Polkam Benarkan Polemik Nobar Film “Pesta Babi” Berpotensi Pengaruhi Indeks Demokrasi
Tuntutan lainnya, kata Ketua BEM Undip Nur Majid, adalah percepatan audit dan pencairan dana-dana yang teranggap penting bagi masyarakat. Massa aksi juga mendesak pemerintah mengembalikan hak-hak tanah petani dan menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang ternilai merugikan warga.
“Kami juga meminta pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen, realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, dan penarikan aparat yang berada di proyek-proyek PSN,” ujar Majid.
Sulitnya Lapangan Pekerjaan
Menurut Majid, kondisi ekonomi saat ini semakin menyulitkan masyarakat. Ia menyoroti sulitnya lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi dan kenaikan upah yang ternilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.
“Bahkan, teman-teman yang hari ini sarjana harus memilih satu atau dua tahun dulu untuk bisa bekerja. Terus upah juga per hari cuma naik sekitar Rp2.000 dan lain sebagainya. Per tahun cuma sekitar Rp700.000 sekian,” katanya.
Ia menilai perputaran ekonomi saat ini lebih banyak kelompok tertentu nikmati dan belum berdampak signifikan terhadap masyarakat di lapisan bawah.
“Selain pengupahan juga hari ini ekonomi hanya berputar di orang-orang terkaya di Indonesia doang. Artinya tidak menimbulkan perputaran uang ke bawah, dan kemudian ekonomi itu di bawah juga tidak berputar dengan lancar,” lanjutnya.
Majid juga menyinggung keluhan petani dan nelayan yang menurutnya kehilangan ruang hidup akibat berbagai kebijakan pembangunan. Ia menyebut aspirasi kelompok masyarakat tersebut belum mendapat respons langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi.
“Sekarang petani semua marah. Nelayan semua marah karena banyak ruang hidupnya yang diambil oleh negara, yang diambil oleh aparat. Kemarin teman-teman nelayan, petani, dan masyarakat Jawa Tengah hadir di sini tapi Pak Luthfi tidak kunjung turun,” ucapnya.
Mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera merespons berbagai tuntutan yang disampaikan. BEM Undip juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti.
“Harapannya pemerintah bisa mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat. Pada hari ini krisis ekonomi sudah di depan mata,” tegas Majid.
Salah seorang peserta aksi, Michele, menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini berbanding terbalik dengan sejumlah kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.
“Negara sedang genting, rupiah anjlok, Pertamax naik, pemerintah malah sahkan RUU Polri,” serunya saat berorasi.
BACA JUGA: Petani Jateng Kritik Aparat Terlibat Food Estate: Jangan Sampai Trauma Orde Baru Terulang Lagi
Michele juga mengkritisi aturan yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil serta mempertanyakan efektivitas program MBG. (*)
Editor: Farah Nazila
