Jateng

Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Jateng, BEM Undip Tuntut Evaluasi MBG-Hak Petani

×

Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Jateng, BEM Undip Tuntut Evaluasi MBG-Hak Petani

Sebarkan artikel ini
demo mahasiswa
Demo mahasiswa menuntut pemerintah untuk evaluasi program MBG dan menurunkan harga BBM di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan mahasiswa menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Jumat, 12 Juni 2026.

Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah dari evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hak-hak petani di Jawa Tengah.

Koordinator Lapangan aksi BEM Universitas Diponegoro (Undip), Dika Kusuma, mengatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.

“Pertama evaluasi total MBG. Kedua audit besar-besaran Danantara. Ketiga kita harus mengawal harga BBM sesuai dengan kebutuhan,” katanya di sela-sela aksi.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan reformasi institusi TNI dan Polri, memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Serta menurunkan harga obat-obatan yang ternilai semakin membebani masyarakat.

BACA JUGA: Wamen Polkam Benarkan Polemik Nobar Film “Pesta Babi”  Berpotensi Pengaruhi Indeks Demokrasi

Tuntutan lainnya, kata Ketua BEM Undip Nur Majid, adalah percepatan audit dan pencairan dana-dana yang teranggap penting bagi masyarakat. Massa aksi juga mendesak pemerintah mengembalikan hak-hak tanah petani dan menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang ternilai merugikan warga.

“Kami juga meminta pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen, realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, dan penarikan aparat yang berada di proyek-proyek PSN,” ujar Majid.

Sulitnya Lapangan Pekerjaan

Menurut Majid, kondisi ekonomi saat ini semakin menyulitkan masyarakat. Ia menyoroti sulitnya lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi dan kenaikan upah yang ternilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.

“Bahkan, teman-teman yang hari ini sarjana harus memilih satu atau dua tahun dulu untuk bisa bekerja. Terus upah juga per hari cuma naik sekitar Rp2.000 dan lain sebagainya. Per tahun cuma sekitar Rp700.000 sekian,” katanya.

Ia menilai perputaran ekonomi saat ini lebih banyak kelompok tertentu nikmati dan belum berdampak signifikan terhadap masyarakat di lapisan bawah.