Kopri Jawa Tengah Desak DPR Segera Sahkan RUU Pemilu

Menurutnya, isu kuota perempuan tidak cukup berhenti pada ketentuan 30 persen keterwakilan yang telah 𝖽iatur dalam regulasi. Betari menilai implementasi di lapangan justru menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih besar.

“Nah, ini yang menjadi poin penting. Oke kalau dalam aturan sudah ada 30 persen keterwakilan perempuan. Cuma yang menjadi poin, dalam lapangan bagaimana? Apakah dari partai politik pelaksanaannya terhadap kader-kader perempuan bagaimana?” ujarnya.

Ia mengatakan kajian terhadap implementasi kuota perempuan perlu melihat apakah kader perempuan benar-benar memperoleh ruang yang setara atau justru menghadapi berbagai bentuk tekanan di internal partai politik.

PKC Kopri Soroti 17 Juta Suara Terbuang akibat Parliamentary Threshold

Selain kuota perempuan, PKC Kopri Jateng juga menyoroti kebijakan parliamentary threshold yang 𝖽inilai masih menyisakan berbagai persoalan.

Betari mengatakan kenaikan maupun penurunan ambang batas parlemen sama-sama memiliki konsekuensi sehingga perlu 𝖽ikaji secara komprehensif sebelum 𝖽iputuskan dalam RUU Pemilu.

Ia mencontohkan ambang batas 4 persen pada pemilu sebelumnya menyebabkan sekitar 17 juta suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.

“Ketika ambang batas naik itu akan semakin banyak suara yang terbuang. Kemarin 17 juta suara lewat threshold 4 persen di parlemen,” katanya.

Di sisi lain, penurunan ambang batas juga 𝖽inilai berpotensi memunculkan persoalan baru karena dapat memperbesar jumlah partai politik yang lolos ke parlemen.

“Kalau turun ini terjadi kerawanan juga untuk sistem multipartai karena enggak ada batas. Artinya semua partai baru pun bisa berkompetisi dan itu menjadi rawan juga,” jelas Betari.

Menurutnya, berbagai konsekuensi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan bersama sebelum pemerintah dan DPR menetapkan desain sistem pemilu yang baru.