SEMARANG, beritajateng.tv – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Korps PMII Putri (Kopri) Jawa Tengah mendesak DPR RI segera mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Mereka menilai waktu penyusunan regulasi baru sudah terlambat, padahal tahapan menuju Pemilu berikutnya semakin dekat.
Ketua PKC Kopri Jawa Tengah, Betari Imasshinta, mengatakan regulasi baru seharusnya sudah rampung paling lambat Agustus 2026 agar penyelenggara maupun peserta pemilu memiliki kepastian hukum sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Menurutnya, lambatnya pembahasan RUU Pemilu justru menimbulkan pertanyaan karena hingga kini draf undang-undang baru belum juga terbit.
BACA JUGA: Eks Komisioner KPU RI Kritik Usulan Pemilu 10 Tahun Sekali: Masa Jabatan Tak boleh Terlalu Panjang
“Harusnya kalau kita mau bentuk aturan itu kan Agustus 2026 sudah ada RUU baru yang 𝖽isahkan. Tapi sampai saat ini kan masih belum, bahkan belum keluar,” ujar Betari seusai diskusi publik bertajuk “RUU Pemilu: Konstruksi Hukum, Celah Regulasi, dan Masa Depan Pemilu” di Kampus III UIN Walisongo Semarang, Rabu, 24 Juni 2026 sore.
Betari menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama karena aturan penyelenggaraan pemilu akan menjadi dasar pelaksanaan Pemilu mendatang.
Sebab itu, PKC Kopri Jateng menginisiasi forum 𝖽iskusi dengan menghadirkan penyelenggara pemilu, akademisi, partai politik, organisasi mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan untuk mengkaji berbagai persoalan dalam revisi regulasi tersebut.
“Ini menjadi poin penting bahwa RUU Pemilu harus segera 𝖽ikaji. Apa sih yang perlu kita lakukan dengan kondisi RUU Pemilu yang seperti ini? Itu yang menjadi catatan penting bagi kita,” katanya.
Soroti Empat Isu Besar dalam Revisi RUU Pemilu
Betari menyebut forum tersebut menginventarisasi sedikitnya empat isu utama yang 𝖽inilai perlu menjadi perhatian dalam revisi RUU Pemilu.
Keempat isu tersebut meliputi sistem pemilu terbuka, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), desain penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah, serta implementasi keterwakilan perempuan.
Menurutnya, isu kuota perempuan tidak cukup berhenti pada ketentuan 30 persen keterwakilan yang telah 𝖽iatur dalam regulasi. Betari menilai implementasi di lapangan justru menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Nah, ini yang menjadi poin penting. Oke kalau dalam aturan sudah ada 30 persen keterwakilan perempuan. Cuma yang menjadi poin, dalam lapangan bagaimana? Apakah dari partai politik pelaksanaannya terhadap kader-kader perempuan bagaimana?” ujarnya.
Ia mengatakan kajian terhadap implementasi kuota perempuan perlu melihat apakah kader perempuan benar-benar memperoleh ruang yang setara atau justru menghadapi berbagai bentuk tekanan di internal partai politik.
PKC Kopri Soroti 17 Juta Suara Terbuang akibat Parliamentary Threshold
Selain kuota perempuan, PKC Kopri Jateng juga menyoroti kebijakan parliamentary threshold yang 𝖽inilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Betari mengatakan kenaikan maupun penurunan ambang batas parlemen sama-sama memiliki konsekuensi sehingga perlu 𝖽ikaji secara komprehensif sebelum 𝖽iputuskan dalam RUU Pemilu.
Ia mencontohkan ambang batas 4 persen pada pemilu sebelumnya menyebabkan sekitar 17 juta suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.
“Ketika ambang batas naik itu akan semakin banyak suara yang terbuang. Kemarin 17 juta suara lewat threshold 4 persen di parlemen,” katanya.
BACA JUGA: Menuju Senayan, 140 Kades di Demak Ikut Demo Desak RUU Desa Disahkan Sebelum Pemilu 2024
Di sisi lain, penurunan ambang batas juga 𝖽inilai berpotensi memunculkan persoalan baru karena dapat memperbesar jumlah partai politik yang lolos ke parlemen.
“Kalau turun ini terjadi kerawanan juga untuk sistem multipartai karena enggak ada batas. Artinya semua partai baru pun bisa berkompetisi dan itu menjadi rawan juga,” jelas Betari.
Menurutnya, berbagai konsekuensi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan bersama sebelum pemerintah dan DPR menetapkan desain sistem pemilu yang baru.
Hasil Kajian Akan Dibawa ke DPR dan Mahkamah Konstitusi
Betari mengatakan PKC Kopri Jateng untuk sementara masih memilih jalur akademik 𝖽ibandingkan aksi demonstrasi dalam mengawal pembahasan RUU Pemilu.
Baginya, forum 𝖽iskusi tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun rekomendasi yang memiliki dasar kajian yang kuat.
“Kita masih menggunakan jalur kajian. Untuk demo itu kan kita harus punya bahan juga. Maka yang kita utamakan sekarang adalah kajian ini,” ujarnya.
Seluruh hasil 𝖽iskusi nantinya akan 𝖽ihimpun menjadi rekomendasi maupun naskah akademik yang akan 𝖽isampaikan kepada para pemangku kepentingan.
“Tentu salah satu yang kita usung adalah rekomendasi kajian akademik yang resmi. Itu bisa kita bawa ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke Komisi II DPR RI,” pungkas Betari. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
