Dengan berbagai program seperti Pak Rahman dan bazar murah serta operasi pasar, lanjut Mbak Ita, inflasi ibu kota Jawa Tengah bisa terkendali.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengaku tidak ada catatan khusus dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2023 Pemkot Semarang. Namun hanya rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum.
“Yang penting adalah program prioritas seperti rob dan banjir, kalau yang lain kan umum ya. Banjir dan rob harus ditangani secara serius. Nanti kalau musim hujan, pemukiman terendam bersamaan dengan rob ini kan menyedihkan. Sehingga perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah,” kata Pilus, sapaan akrabnya.
“Kalau program pemkot sifatnya hanya memperbanyak atau meningkatkan pompa, membersihkan sedimentasi. Tapi kalau membuat sabuk pantai ya berat. Itu wewenang Pemerintah Pusat,” imbuh Pilus.
(*)
Editor: Elly Amaliyah
