24 wilayah di Jateng tak punya SMA/SMK negeri, dorong Pemda hibahkan lahan untuk bangun sekolah baru
Sadimin menuturkan, pihaknya tak luput dari catatan yang Komisi E berikan. Salah satunya perihal blind spot atau kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri di daerahnya.
Kata dia, ada 24 kecamatan di Jateng yang ber-blind spot atau tak punya sekolah negeri. Pihaknya pun didorong untuk membuat Unit Sekolah Baru (USB) sebagai salah satu solusinya.
“Tentunya ada PR ya, misalnya dalam beberapa kecamatan masih ada blind spot. Solusinya ada kelas jauh, domisili khusus 5 persen di SPMB. Ke depannya ada USB sesuai dengan anggaran kita,” jelas dia.
Pihaknya pun merinci pembangunan USB yang sedang berlangsung. “Di SLB Banyumas, SMA di Kota Tegal, Pemalang, Klaten, Wonogiri, yang sedang sedang beproses. Dalam rangka untuk peningkatan akses layanan pendidikan yang berada di wilayah Jateng,” sambung Sadimin.
Selain USB, kata Sadimin, kelas jauh dan jalur domisili khusus sebesar 5 persen bisa jadi solusi blind spot di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 320 Ribu Calon Murid SMAN/SMKN di Jateng Bertarung di SPMB 2025, 8 Ribuan Tak Bisa Daftar Negeri
“Ada 24 kecamatan yang blind spot. Antisipasinya ada kelas jauh, domisili khusus 5 persen, supaya anak-anak yang jauh dari sekolah bisa masuk sekolah negeri,” terang dia.
Menurut keterangannya, Kabupaten Temanggung menjadi wilayah penyumbang blindspot terbanyak. Ia pun mendorong Pemda bisa menghibahkan tanahnya kepada Pemprov agar USB di titik-titik blind spot bisa mereka bangun segera.
“Temanggung paling banyak. Pemda bisa menyiapkan tanah hibah ke provinsi, maka Pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk bangun USB baru. Namun sampai sekarang gak banyak kabupaten/kota yang menghibahkan tanah untuk pendidikan,” ungkap dia.
“Kita dorong, kita sampaikan, kalau pemda menyiapkan tanah untuk provinsi InsyaAllah provinsi akan menganggarkan untuk USB baru,” pungkas Sadimin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
