SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah menggandeng SMA dan SMK swasta sebagai mitra dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Kepala Disdikbud Jateng, Sadimin, mengungkap bermitra dengan sekolah swasta menjadi program baru dari dinasnya pada tahun 2025. Hal itu Sadimin ungkap usai menghadiri rapat dengan Komisi E di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis, 19 Juni 2025 sore.
Sadimin mengungkap, pihaknya menggandeng 56 SMA dan 83 SMK swasta untuk bisa menampung lima ribu lebih calon murid yang tak mendapat sekolah negeri pada SPMB 2025.
Artinya, terdapat 139 SMA/SMK swasta yang menjadi mitra Disdikbud Jateng dalam SPMB 2025 ini.
“SPMB tahun ini baru pertama dan pertama di Indonesia kita bermitra dengan sekolah swasta, 83 SMK swasta, 56 SMA swasta, untuk bisa menampung calon murid baru. Kira-kira kuotanya 5.004 siswa untuk bisa masuk ke sana,” ungkap Sadimin.
BACA JUGA: Waswas Nama Calon Murid Rawan Tergeser di Jurnal SPMB 2025, Ortu Minta Solusi Alternatif ke Sekolah
Adapun satu rombongan belajar, kata Sadimin, terdiri dari 36 siswa. Mereka pun akan terbebas dari biaya meskipun mengenyam pendidikan di sekolah swasta, sama halnya dengan siswa di sekolah negeri.
“Masing-masing satu rombel itu ada 36 murid ya; pemerintah daerah yang biayai. Rata-rata Rp2 juta per orang setiap tahunnya menggunakan BOSDA afirmasi. Jadi ini ada kurang lebih 5.004, harapannya bisa tercapai dan menyebar dari cabang dinas (cabdin) 1 sampai 13,” sambungnya.
Selain bermitra dengan sekolah swasta, Sadimin juga mengungkap bahasan lain pihaknya dengan Komisi E DPRD Jateng, utamanya terkait RPJMD yang akan terlaksana 2026 mendatang.
“Banyak program yang Disdikbud Jateng laksanakan, tentunya ada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan inklusi, dan program yang hubungannya bagaimana tata kelola layanan akses pendidikan dan layanan dasar,” jelas dia.
24 wilayah di Jateng tak punya SMA/SMK negeri, dorong Pemda hibahkan lahan untuk bangun sekolah baru
Sadimin menuturkan, pihaknya tak luput dari catatan yang Komisi E berikan. Salah satunya perihal blind spot atau kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri di daerahnya.
Kata dia, ada 24 kecamatan di Jateng yang ber-blind spot atau tak punya sekolah negeri. Pihaknya pun didorong untuk membuat Unit Sekolah Baru (USB) sebagai salah satu solusinya.
“Tentunya ada PR ya, misalnya dalam beberapa kecamatan masih ada blind spot. Solusinya ada kelas jauh, domisili khusus 5 persen di SPMB. Ke depannya ada USB sesuai dengan anggaran kita,” jelas dia.
Pihaknya pun merinci pembangunan USB yang sedang berlangsung. “Di SLB Banyumas, SMA di Kota Tegal, Pemalang, Klaten, Wonogiri, yang sedang sedang beproses. Dalam rangka untuk peningkatan akses layanan pendidikan yang berada di wilayah Jateng,” sambung Sadimin.
Selain USB, kata Sadimin, kelas jauh dan jalur domisili khusus sebesar 5 persen bisa jadi solusi blind spot di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 320 Ribu Calon Murid SMAN/SMKN di Jateng Bertarung di SPMB 2025, 8 Ribuan Tak Bisa Daftar Negeri
“Ada 24 kecamatan yang blind spot. Antisipasinya ada kelas jauh, domisili khusus 5 persen, supaya anak-anak yang jauh dari sekolah bisa masuk sekolah negeri,” terang dia.
Menurut keterangannya, Kabupaten Temanggung menjadi wilayah penyumbang blindspot terbanyak. Ia pun mendorong Pemda bisa menghibahkan tanahnya kepada Pemprov agar USB di titik-titik blind spot bisa mereka bangun segera.
“Temanggung paling banyak. Pemda bisa menyiapkan tanah hibah ke provinsi, maka Pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk bangun USB baru. Namun sampai sekarang gak banyak kabupaten/kota yang menghibahkan tanah untuk pendidikan,” ungkap dia.
“Kita dorong, kita sampaikan, kalau pemda menyiapkan tanah untuk provinsi InsyaAllah provinsi akan menganggarkan untuk USB baru,” pungkas Sadimin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
