SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti usulan Raperda Standarisasi Jalan usai 𝖽idorong percepatannya oleh Fraksi Partai Gerindra belum lama ini.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyebut pengaturan terkait standar jalan pada dasarnya sudah 𝖽iatur dalam regulasi yang berbeda di tiap level pemerintahan.
“Sudah ada aturannya sendiri, jadi nanti hal-hal itu semua akan 𝖽iatur. Antara jalan provinsi itu berapa meter minimal itu sudah 𝖽iatur, klasifikasinya apa dari kementerian,” ujar Sumanto usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin, 6 April 2026.
Menurutnya, setiap jenis jalan memiliki standar masing-masing, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa, sehingga tidak bisa disamaratakan.
“Jalan kabupaten begitu juga, jalan desa ada sendiri. Nanti kalau jalan nasional dengan jalan desa sama, ya, nanti jadi masalah,” jelasnya.
Pernyataan Sumanto tersebut merespons dorongan sejumlah pihak, termasuk Fraksi Gerindra, yang mengusulkan Raperda Standarisasi Jalan agar kualitas jalan antarwilayah tidak timpang.
Sumanto berpandangan bahwa perbedaan standar justru menjadi bagian dari sistem klasifikasi jalan yang sudah diatur pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan perlunya standarisasi agar mutu jalan antara provinsi, kabupaten/kota, hingga desa tidak terlalu jomplang.
Revisi Raperda Garis Sempadan, Acuan Izin Bangunan dan Turunan RTRW
Selain itu, DPRD Jawa Tengah juga tengah membahas Raperda Garis Sempadan yang menjadi agenda utama dalam rapat paripurna. Sumanto menjelaskan, perda tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yang telah beberapa kali mengalami perubahan.
“Perda ini sudah dua kali berubah. Jadi Perda Nomor 11 Tahun 2004, kemudian ubah jadi Perda Nomor 9 Tahun 2013, kemudian sekarang ubah lagi,” ujarnya.
