“Kemudian Biro Ekonomi, Asisten Dua, juga melakukan pantauan di sana agar roda perekonomian investasi wilayah Pati berjalan. Termasuk Kesra melakukan kegiatan dengan rapat lintas sektoral bagi tokoh-tokoh masyarakat wilayah Pati untuk menciptakan situasi lebih kondusif,” sambungnya.
Saat disinggung soal sikap resmi Pemprov Jawa Tengah terhadap tuntutan masyarakat agar Sudewo lengser, Luthfi menegaskan hal itu harus sesuai prosedur, yakni melalui DPRD.
“Ya, kita tunggu dari DPR-nya [DPRD]. Jadi DPR-nya sana, kan kewenangannya di DPR, bukan di Pemprov ya,” pungkas Luthfi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
