BLORA, beritajateng.tv – Dugaan kongkalikong antara nasabah dan pejabat Direktur Umum dan Pemasaran dalam proses pencairan kredit BPR Bank Blora Artha yang berakhir pada kredit macet senilai Rp 11 miliar terus menguat.
Hal ini terungkap saat DPRD Kabupaten Blora mengundang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Blora Artha untuk dimintai keterangan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan dugaan kongkalikong dan gratifikasi dari nasabah kepada pejabat BPR tersebut.
“Ada dugaan kongkalikong dalam pencairan kredit BPR Bank Blora Artha. Dugaan gratifikasi dari nasabah ke pejabat BPR. Ada kredit macet Rp 11 Miliar di luar kota, bahkan luar pulau. Harus kita tagih sampai kembali. Kalau tidak, wajib lelang agunan, kekayaan daerah harus kembali,” ungkap Siswanto.
BACA JUGA: LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPR Jepara Artha
Siswanto menambahkan, agunan berupa aset bergerak dan tidak bergerak harus diinventarisir lagi.
“Nominal agunan harus kita pastikan di atas jumlah pinjaman. Hitung pakai apprasial, ” terangnya.
Saat wartawan menanyakan langkah apa yang pihaknya sepakati dalam rapat, Siswanto menegaskan penagihan jumlah Rp 20 miliar itu adalah kunci kasus ini. Maka dari itu, penyelesaian kasus gratifikasi kredit BPR Bank Blora Artha harus sesegara mungkin.
“Dirut BPR Bank Blora Artha sanggup menangih. Kami kasih deadline. Proses pencairan kredit janggal. Perusahaan harus kembali sehat,” paparnya. (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
