Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jateng, Boedyo Dharmawan, menambahkan, pihaknya sudah mengidentifikasi beragam kendala yang Himperra sampaikan.
“Masalah itu melibatkan banyak sektor, terutama pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar backlog rumah bisa tertangani. Ia mendorong percepatan rapat koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi bersama.
“Kami akan buat workshop dengan menghadirkan bupati, wali kota, perbankan, PLN, BPN, serta dinas terkait. Jangan sampai kinerja pembangunan terhambat hanya karena urusan perizinan,” ungkapnya.
Ia menilai meskipun kewenangan izin berada di kabupaten dan kota, koordinasi tingkat provinsi tetap bisa membantu.
“Kalau dalam bentuk koordinasi, tentu sah dilakukan. Kami akan adakan rakor agar setiap pengembang mendapat kepastian,” jelas Ahmad Luthfi. (ant)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
