SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selama 10 tahun, khususnya di bidang pendidikan, jadi sorotan, sebab masih banyak hal yang perlu evaluasi. Pengamat pendidikan, Muhdi menilai kebutuhan guru yang belum semua terpenuhi menjadi warisan Ganjar di dunia pendidikan.
“Kalau dari sisi guru, belum semua kebutuhan guru itu dipenuhi. Itu yang pertama, sampai hari ini belum dipenuhi. Artinya masih ada tersisa banyak guru-guru honorer, bahkan mereka sudah passing grade ya. Belum bisa terangkat itu (guru honorer),” ucap Muhdi saat beritajateng.tv hubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 31 Agustus 2023.
Muhdi mengungkapkan, tenaga pendidik honorer di Jateng jumlahnya masih sangat banyak. Hingga masa jabatan Ganjar berakhir pun seluruhnya masih menunggu kepastian nasib mereka.
“Tenaga pendidik honorer di seluruh Jateng masih sangat besar jumlahnya. Saya kira mereka sangat menunggu kebijakan (pengangkatan) itu. Kemarin yang ditunda saja penempatannya ada 400 lebih. Kemarin ada yang diterima, tetapi tidak dapat tempat itu di-cancel. Paling banyak Provinsi Jateng untuk se-Indonesia,” sambungnya.
Tidak berhenti pada polemik ribuan nasib guru honorer, sarana prasarana sekolah negeri, bagi Muhdi, juga belum memadai. Ia menyebut Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) menjadi institusi pendidikan yang keberadaan sarana prasarananya cukup miris.
“Saya kira kita harus jujur ya. Sarana prasarana di sekolah-sekolah negeri di Jateng juga belum semua seperti yang kita harapkan. Saya kira masih banyak sekolah sekolah yang perlu mendapat fasilitas, apalagi di SMKN, agar kualitas pendidikan di Jawa Tengah semakin baik,” terangnya.
Pendidikan sekolah gratis di Jateng ala Ganjar malah dilematis
Beberapa waktu lalu, kasus SMKN 1 Sale menjadi viral. Buntut kasus tersebut membuat Kepala SMKN 1 Sale, Widodo sempat ternonaktifkan selama proses penyelidikan sumbangan yang terklaim sebagai infak.
Menilik hal itu, Muhdi menyinggung standar nasional pendidikan yang telah Pemerintah Pusat tetapkan, termasuk standar sarana prasarana di dalamnya. Fakta di lapangan, bagi Muhdi, tak semua sekolah negeri memenuhi standar pendidikan yang selayaknya. Terlebih, semakin banyak sekolah yang menambah rombongan belajar (rombel).
“Masalah gratis atau tidak gratis bagi kami itu bukan ukuran. Jadi sebenarnya siapa yang mau menanggung biaya sekolah itu. Kalau Pemerintah menggratiskan, berarti Pemerintah menanggung. Mestinya sarpras dan standar lain seperti guru dan SDM ya harus terpenuhi,” tegasnya.
Muhdi juga menyampaikan pesan khusus untuk sosok pengganti Ganjar, baik Pj Gubernur maupun Gubernur definitif yang akan terpilih melalui Pilgub 2024 mendatang. Khususnya sumbangan, kata Muhdi, alangkah baiknya jika Pemerintah mempertimbangkan dengan matang perihal aturan tersebut. Bukan semata-mata menolak adanya sumbangan dengan keadaan sarana prasarana yang memprihatinkan.
“Mari open saja, gak ada masalah seperti dilarang meminta sumbangan yang tidak mengikat. Bagi yang sudah memenuhi, sudah cukup, dan BOP-nya sudah cukup itu gak masalah. Tetapi bagi yang ga cukup, kalau memang pemerintah belum mampu memenuhi hal itu, partisipasi kan memungkinkan. Sepanjang catatannya itu tidak memaksa,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
