SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Muhdi menyoroti sarana prasarana SMKN 1 Sale, Rembang yang menurutnya kurang memadai. Hal tersebut buntut pencopotan Kepala SMKN 1 Sale Widodo gara-gara menarik pungutan ke orangtua siswa.
Muhdi mengomentari soal sanksi pemberhentian sementara terhadap Kepala SMKN 1 Sale Widodo. Ia menilai, pemberhentian Kepala SMKN 1 Sale tak semata-mata bisa langsung dilakukan. Mengingat sarana prasarana pada sekolah negeri tersebut memang tak layak.
“Kalau ada laporan kelas aja masih kurang, terus mushola sudah mereka ajukan. Bahkan sama Baznas cuma dapat Rp 50 juta, saya kira akan nggak bisa ya kita pungkiri,” ucap Muhdi terkait pencopotan Kepala SMKN 1 Sale Widodo, Kamis sore 13 Juli 2023.
BACA JUGA: Kepala SMKN 1 Sale Dicopot, Disdikbud Jateng: Bukan Infak Jika Nominal Ditentukan
Perihal digratiskannya sekolah negeri se-Jateng baginya bukanlah sebuah masalah. Namun, ia berharap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk memikirkan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Bahkan, Muhdi melihat sarana prasarana yang tersedia di SMKN 1 Sale tak memenuhi standar minimal.
“Saya kira kalau begitu ya silahkan. Kami PGRI senang kalau pemerintah itu menggratiskan. Tetapi tetap harus memenuhi seluruh kebutuhan untuk tercapainya standar pendidikan,” terangnya.
Ia menambahkan, standar minimal harus terpenuhi. Semisal jika rombongan belajar (rombel) ada 19, kelasnya hanya ada 9, maka jauh dari kata standar.
Terlebih, pembangunan mushola yang menjadi inti permasalahan ini juga mesti mendapat kajian ulang. Sebab, tempat ibadah yang menjadi standar minimal saja tak berhasil terpenuhi pemerintah setempat.
Namun, ia juga menyayangkan pihak sekolah yang menetapkan besaran nominal sehingga dana itu tergolong sebagai pungutan.
“Tapi kan yang mesti nggak boleh itu kalau memaksa jumlah. Ini kan nggak semuanya, sukarela. Saya kira perdebatan seperti ini sebenarnya tidak sampai lah sejauh itu, kecuali kalau uangnya dimakan oleh Kepsek,” ucapnya.
PGRI Jateng sebut sekolah gratis tapi fasilitas tak terpenuhi
Muhdi menyambut baik program sekolah gratis di Jateng ini. Namun alangkah baiknya Pemprov harus memastikan hal-hal mendasar memadai terlebih dahulu. Sebab, kurangnya sarana prasana menjadi salah satu alasan mengapa sekolah melakukan pungutan kepada para siswa.
“Kalau memang gratis, penuhi semua kebutuhannya. Jadi jangan gratis tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga tidak ada orang atau sekolah yang melakukan gratifikasi,” papar Muhdi.
TONTON JUGA: Video Kepala SMKN 1 Sale Rembang Dipecat, Sudah Kumpulkan Pungutan Berkedok Infak Rp 130 Juta
“Itu kan kebijakan-kebijakan yang memaksa juga untuk adanya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak cukup tercover oleh BOS. Apalagi kalau berbicara sarana. Maksud saya pemerintah kan menggratiskan boleh, tapi penuhi semua kebutuhan dan pemenuhannya juga menunggu, mestinya lebih awal,” sambungnya.
Pihaknya juga berharap instansi terkait untuk melakukan peninjauan ulang terkait sanksi yang kepada Kepala SMKN 1 Sale. Baginya, pergantian organisasi dalam suatu sekolah bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan.
“Dan mohon sanksi tidak berarti terus digantikan, misal ada pembinaan gitu. Karena mohon maaf ya, ini kan bukan untuk sendiri, bukan korupsi untuk kepentingan sendiri. Barangnya ada. Infak ada. Wujudnya mushola. Silahkan menyebut pungutan, tetapi sekali lagi uangnya untuk ini. Kan mushola kewajiban pemerintah kan, harus pemerintah sediakan,” pungkasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
