SEMARANG, beritajateng.tv – Fenomena sekolah negeri yang mulai kehilangan peminat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi sorotan kalangan akademisi. Di sejumlah daerah di Jawa Tengah, bahkan terdapat sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang yang hanya memperoleh kurang dari lima peserta didik baru.
Selain di Kota Semarang, Kondisi tersebut ditemukan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Menurut pengamat pendidikan, minimnya jumlah pendaftar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografi, tetapi juga perubahan preferensi masyarakat terhadap sekolah swasta.
Pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun, mengungkapkan setidaknya ada tiga penyebab utama yang membuat sekolah negeri kini kalah pamor dibandingkan sekolah swasta.
BACA JUGA: Buka Suara Soal Praktik Titip-Menitip di SPMB 2026, Komisi E DPRD Jateng: Prinsipnya Tetap No Titip No Jastip
Faktor pertama adalah kualitas pendidikan yang dinilai belum mampu bersaing. Menurutnya, sekolah negeri tidak lagi bisa mengandalkan status sebagai sekolah milik pemerintah, tetapi harus menghadirkan keunggulan yang menjadi daya tarik masyarakat.
“Sekolah negeri harus transformasi untuk mengatasi kalah kualitas. Tak hanya andalkan status negeri, tetapi perlu bangun keunggulan dan tawarkan sesuatu,” ujar Ngasbun, Jumat, 17 Juli 2026.
Faktor kedua adalah penurunan angka kelahiran yang membuat jumlah calon peserta didik baru terus berkurang. Dampaknya, persaingan mendapatkan siswa semakin ketat, terutama di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya menurun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ngasbun menyarankan pemerintah daerah melakukan pemetaan demografi secara berkala. Hasil pemetaan itu dapat menjadi dasar untuk menggabungkan sekolah atau memindahkan sekolah ke wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih padat.
“Sekolah yang memang secara tempat tidak lagi banyak penduduk, perlu pertimbangkan untuk geser ke daerah yang relatif padat penduduk,” katanya.
Faktor ketiga adalah perubahan perilaku masyarakat dalam memilih sekolah. Orang tua kini tidak lagi menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Banyak keluarga, khususnya dari kalangan menengah ke atas, lebih memilih sekolah swasta. Sebab ternilai menawarkan kualitas pendidikan, pembentukan karakter, hingga program unggulan yang lebih menarik.
BACA JUGA: Sekolah Swasta di Kota Semarang Bakal dapat Keringanan PBB Sampai 75 Persen
Pandangan serupa tersampaikan Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan. Ia menilai perpindahan minat ke sekolah swasta memang terjadi di sejumlah daerah, terutama pada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
“Sebagian besar dari mereka memilih sekolah swasta berbasis agama yang dipersepsikan memberi bekal karakter lebih dibanding sekolah negeri pada umumnya. Bagi kalangan menengah ke atas, sekolah dengan promosi dan branding internasional juga menjadi incaran, daripada sekolah negeri,” ujar Edi saat beritajateng.tv hubungi pada Junat, 17 Juli 2026.
Menurut Edi, sekolah negeri menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas karena ruang inovasi yang terbatas. Selain regulasi yang ternilai lebih kaku, keterbatasan anggaran juga membuat pembenahan sarana dan prasarana berjalan lambat.
“Karena untuk memperbaiki harus melalui proses yang berliku-liku. Kalau anggaran mepet atau habis karena efisiensi untuk program MBG misalnya, ya akan makin merosot kualitas sekolah-sekolah negeri,” katanya.
BACA JUGA: Saat Musim SPMB Tiba, DPRD Semarang Ngaku Kebanjiran Titipan “Jalur Belakang”
Ia juga menilai guru di sekolah negeri cenderung lebih berhati-hati dalam berinovasi karena harus menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang telah pemerintah standarkan.
Meski demikian, Edi menegaskan kondisi ini bukan berarti kualitas sekolah negeri mengalami penurunan drastis. Menurutnya, sekolah swasta berkembang lebih cepat, sedangkan sekolah negeri cenderung berjalan di tempat karena keterbatasan sistem dan pendanaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat sekolah negeri melalui pendanaan yang lebih adil untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, perpustakaan, serta program beasiswa.
“Bukan justru membuka sekolah baru dalam wujud SR, Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi dan lainnya. Karena sekarang, kalau mau bergerak tidak ada budget. Efisiensi untuk MBG dan lainnya itu [mengambil] 20 persen anggaran pendidikan. Jadi ini, persoalan sistemik sebenarnya,” tegasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
