Pendidikan

Saat Musim SPMB Tiba, DPRD Semarang Ngaku Kebanjiran Titipan “Jalur Belakang”

×

Saat Musim SPMB Tiba, DPRD Semarang Ngaku Kebanjiran Titipan “Jalur Belakang”

Sebarkan artikel ini
Saat Musim SPMB Tiba, DPRD Semarang Ngaku Kebanjiran Titipan “Jalur Belakang”
Anggota DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Setiap bulan Juni, telepon dan pesan singkat yang masuk ke ponsel anggota DPRD Kota Semarang cenderung meningkat. Isinya hampir seragam. Bukan soal pembangunan jalan, bantuan sosial, ataupun aspirasi warga lainnya.

Yang datang justru permintaan agar anak mereka bisa keterima di sekolah negeri kota Semarang melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Fenomena itu diakui Anggota DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo. Menurutnya, musim penerimaan siswa baru selalu menghadirkan cerita yang berulang setiap tahun.

Bagi sebagian masyarakat, anggota dewan masih di anggap memiliki “jalur khusus” yang bisa membantu meloloskan anak ke sekolah favorit. Padahal, menurut Rahmulyo, anggapan tersebut sudah tidak relevan dengan sistem yang berlaku saat ini.

“Kalau bulan Juni, hampir setiap tahun kami menerima banyak permintaan dari masyarakat yang berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri. Ini sudah menjadi fenomena tahunan yang selalu berulang,” ujarnya.

Politikus PDIP yang akrab dsapa Bowo itu memahami mengapa persepsi tersebut masih hidup di tengah masyarakat.

Menurutnya, budaya titip-menitip siswa memang pernah menjadi realitas pada masa lalu, ketika proses penerimaan siswa belum sepenuhnya menggunakan sistem digital.

“Dulu memang ada anggapan anggota dewan punya semacam surat sakti untuk membantu memasukkan anak ke sekolah negeri tertentu. Itu mungkin terjadi pada masa ketika sistem belum transparan seperti sekarang,” katanya.

Namun situasi telah berubah. Saat ini seluruh proses seleksi SPMB di Kota Semarang berjalan secara daring dan dapat terpantau langsung oleh masyarakat. Mulai dari jalur domisili, afirmasi, prestasi hingga mutasi, seluruhnya tercatat dalam sistem yang terbuka.

Perubahan itulah yang membuat ruang intervensi hampir tidak ada.

“Semua proses sekarang menggunakan sistem online. Orang tua bisa memantau peringkat dan posisi anaknya secara langsung. Karena itu kami mohon maaf, anggota DPRD tidak bisa membantu memasukkan siswa ke sekolah negeri maupun sekolah favorit,” tegasnya.

BACA JUGA: Jalur Prestasi SPMB SMP Semarang Diprotes, Orang Tua Soroti Bobot Rapor yang Lebih Dominan