SEMARANG, beritajateng.tv – Pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, formasi Pengadministrasi Perkantoran menjadi salah satu pilihan utama. Pendaftaran ini resmi buka mulai 1 Oktober 2024 dan terbagi menjadi dua periode.
Periode pertama untuk pelamar prioritas, berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024. Sementara itu, periode kedua dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024, khusus tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja.
Formasi Pengadministrasi Perkantoran memiliki tugas utama dalam mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, serta pelayanan publik.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022, berikut beberapa tugas Pengadministrasi Perkantoran:
BACA JUGA: Unggah di SSCASN BKN, Ini Aturan Dokumen PPPK Guru 2024 Berdasarkan Kriteria Pelamar
1. Menerima dan mencatat surat terkait kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, dan pensiun sesuai prosedur.
2. Memberikan lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk memudahkan pengendalian surat.
3. Mengelompokkan surat kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, dan pensiun, berdasarkan jenis dan sifatnya, demi tertib administrasi.
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk memastikan ketertiban administrasi.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis, untuk mendukung kegiatan dinas lainnya.
BACA JUGA: Bolehkah Fresh Graduate Daftar Seleksi PPPK 2024? Coba Cek Dulu Aturannya
Terkait gaji, Pengadministrasi Perkantoran di Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki rentang gaji berbeda, tergantung penempatan.
Untuk posisi umum, gaji berkisar antara Rp5.825.750 hingga Rp6.125.750. Sementara itu, di Kantor Regional IX BKN Jayapura, gaji bisa mencapai Rp6.125.750 hingga Rp6.895.750.
Posisi Pengadministrasi Perkantoran PPPK 2024 menawarkan gaji kompetitif dan peran strategis dalam mendukung operasional instansi pemerintahan. (*)
