Lebih lanjut, Hendi menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menjadi percontohan atau pilot project dalam program tersebut. Yang mana, kata Hendi, Pemprov Jateng telah memakai katalog versi 6 dalam transaksi pengadaan barang/jasa.
“Katalog versi 6 yang paling menonjol adalah transaksi N2N. Dari awal sampai pembayaran cukup lewat dashboard e-katalog, berbeda dengan katalog versi 5. Ada fitur e-audit atau pengawasan, kalau ada transaksi mencurigakan, itu tersambung ke Inspektorat Jateng, (langsung) bunyi alat untuk dilakukan klarifikasi,” paparnya.
BACA JUGA: LKPP Berhasil Mengefisiensi Rp2,07 T pada 2023, Hendrar Prihadi: KPU Bisa ‘Hemat’ Sampai Rp500 M
Menurut keterangannya, per tahun 2023, sudah ada 7,3 juta produk yang tayang di katalog tersebut. Hendi menuturkan, 60 hingga 70 persen di antaranya berasal dari UMKM. Pada tahun 2023, transaksi di katalog mencapai Rp 196,7 triliun.
“Di semester pertama itu produk pertama sudah jumlah tayang 8,9 juta sekian, transaksinya Rp 170 triliun. Di akhir 2024, transaksi lewat katalog ini bisa mencapai Rp 300 Triliun,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
